JAKARTA, INFODESAKU – Kepala Dinas Kelaikan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Eko Erwanto menegaskan bahwa pernyataan fakta integritas dan penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dislaikad adalah salah satu kesungguhan dari Dislaikad dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat yang memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), disertai upaya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang akuntabel di lingkungan Dislaikad.
Hal ini disampaikan Kadislaikad dalam acara pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dislaikad di Aula Lantai 3 Kantor Dislaikad Jalan Manunggal Raya Rt007 Rw12 Cibubur Jakarta Timur, Selasa, (4/12/2018).
Selanjutnya, Kadislaikad mengatakan bahwa pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan upaya meningkatkan kinerja demi mewujudkan Reformasi Birokrasi Dislaikad sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam membentuk institusi TNI Angkatan Darat yang modern.
“Penerapan Zona bebas KKN ini adalah salah satu format yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa TNI Angkatan Darat. Dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diiringi dengan keberhasilan pelaksanaaan Reformasi Birokrasi Dislaikad secara sungguh-sungguh dan konsekuen, tentunya akan mampu menghadirkan insan prajurit dan PNS Dislaikad yang handal dan professional,” tegas Jenderal Alumnus Akmil Angkatan 1988 ini.
Dengan pencanangan Zona Integritas (ZI) diharapkan terdapat perbaikan nyata di masa yang akan datang sebagai sebuah landasan yang kuat dengan integritas yang kokoh guna mewujudkan terealisasinya tugas pokok Dislaikad sesuai harapan TNI Angkatan Darat.
Dengan adanya pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI), diakhir sambutannya Kadislaikad berpesan kepada seluruh prajurit dan PNS Dislaikad agar terpacu untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya sehingga terbebas dari praktek perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat.
“Melalui penandatanganan pakta integritas saya berharap apa yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi penyemangat bagi Satuan Kerja (Satker) Dislaikad untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik dengan didukung oleh pengawasan yang konsisten dan obyektif,” jelas Kadislaik.
Reformasi Birokrasi di lingkungan Dislaikad merupakan tindak lanjut dari Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI Angkatan Darat dilaksanakan sesuai dengan Road Map Dislaikad 2017-2019 yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja satuan Dislaikad selaku alat negara di bidang pertahanan. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi di lingkungan Dislaikad yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik satuan Dislaikad. Sasarannya adalah terwujudnya Dislaikad yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
Pedoman pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan TNI Angkatan Darat saat ini sedang direvisi setelah terbitnya Peraturan Kasad Nomor 30 tahun 2017 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupasi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan TNI Angkatan Darat.
Laporan : BA
