PAMEKASAN, INFODESAKU – Moh Ali Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, meminta bupati pamekasan untuk bertindak tegas terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang minim merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“OPD yang molor terhadap pekerjaan, maka harus diberikan teguran atau sanksi oleh bupati,” katanya Selasa (8/1/2018).
Ia menambahkan molornya proyek fisik yang terjadi setiap tahun tidak boleh lagi terjadi pada tahun 2019, tidak ada lagi alasan bagi OPD. Apalagi, APBD tahun 2019 sudah lama disahkan atau didok.
“Tentunya kami berharap agar OPD segera mempercepat realisasinya. Apalagi APBD tahun 2019 sudah didok akhir tahun kemarin. Saya selaku wakil rakyat tidak mau dengar lagi molornya proyek, ” tegasnya
Ketua Fraksi Demokrat itu meminta, pemangku kebijakan yakni bupati harus tegas terhadap kepala OPD dengan menerapkan reward and punishment. Misalnya, memberikan sanksi berupa pemecatan bagi kepala OPD yang programnya molor. Begitu pula sebaliknya, memberikan penghargaan bagi yang melaksanakan programnya dengan baik.
“Dengan demikian, maka OPD akan berlomba-lomba memperbaiki kinerjanya. OPD yang tidak bisa melaksanakan programnya dengan baik, berarti dia tidak mampu menerjemahkan visi dan misi bupati.” Pungkasnya.
Laporan : A/C
