GARUT, INFODESAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut Jawa Barat yang beberapa hari sebelumnya resmi dilantik menggelar rapat paripurna pertamanya dengan agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonedia dalam rangka memperingati HUT ke-74 Republik Indonesia.
Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD pada Jumat (16/08/2019), dibuka tepat pukul 10.00 WIB dipimpin ketua DPRD Sementara Euis Ida Rahman didampingi Wakil Ketua Enan serta Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan wakil Bupati H. Helmi Budiman serta forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) kabupaten Garut.
Saat memberikan kata sambutan Ketua DPRD menyampaikan agar kita sebagai penerus bangsa agar dapat menghargai jasa pahlawan, dan mendoakan para pahlawan agar diberikan tempat terbaik di sisiNya.
Ia pun mengajak kepada semua peserta rapat agar dapat mendoakan jemaah calon haji Indonesia terkhusus jemaah haji Kabupaten Garut agar sekembalinya dari menjalankan ibadah haji dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat wal’afiat.”Semoga jemaah haji kita, bisa kembali dalam keadaan sehat wal’afiat,” ujarnya
Rapat Paripurna pun dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia, selanjutnya pimpinan rapat bersama Bupati dan Wakil Bupati beralih tempat duduk ke tempat yang sudah disiapkan.
Rapat Paripurna sendiri selain di hadiri para anggota dewan terpilih juga dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan organisasi, serta para pejabat eselon tiga dan empat di lingkungan pemerintah kabupaten Garut serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidato kenegaraannya presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo menyampaikan, Bahwa Pembangunan yang dilakukan harus Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.
“Indonesia maju bukan hanya karya presiden, wapres, legislatif ataupun karya yudikatif. Tapi keberhasilan Indonesia adalah hasil karya pemuka agama, pendidik, pelaku usaha, buruh, pedagang, nelayan, serta seluruh karya anak bangsa,” tegasnya.
Selain itu, manajemen, sistem, dan tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan baik, bukan melalui prosedur yang panjang.
“Tata kelola pemerintahan yang baik bukan dilihat dari tata kelola yang panjang, tapi dari prosedur yang cepat dan sederhana yang bisa mendorong kecepatan dan lompatan kemajuan,” ucap Jokowi.
Presiden juga mengingatkan jajaran pemerintah agar lebih efisien dalam mengelola anggaran termasuk anggota Legislatif dalam melaksanakan studi banding.
“Manajemen dan tata kelola sistem harus dibangun. Tata kelola yang baik tercermin dari prosedur yang baik dan sederhana,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya.
Di akhir pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi meminta izin di hadapan para anggota DPR dan DPD RI untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun, Jokowi tidak menyebut secara jelas daerah mana yang akan menjadi ibu kota pengganti Jakarta.
“Ibu kota bukan hanya simbol atau identitas bangsa, tapi representasi kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan visi Indonesia maju.” pungkasnya.
Laporan : Oki /Suradi
