GARUT, INFODESAKU – Sejak diberlakukannya Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali pada awal tahun dan diperpanjang dua pekan oleh pemerintah pusat hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan PPKM dilakukan, karena angka penularan Covid-19 tidak menunjukan penurunan. Kamis, (04/02).
Seusai menghadiri Musrembang tingkat Kecamatan Cibiuk, Wakil Bupati dr. Helmi Budiman ketika ditanya mengenai efektifitas PPKM di Kabupaten Garut, menjelaskan efektifitas PPKM tidak bisa dirasakan langsung dampaknya terhadap penurunan angka positiv red dan kematian karena hal itu memerlukan proses. Namun PPKM sangat efektif dalam penegakan hukum dan penyadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan.
“Penegakan hukum dijalankan dengan tegas oleh APH itu terbukti dengan diprosesnya para pelanggar”, jelasnya.
Helmi berharap dengan ditegakanya hukum memberi kesadaran bagi semua lapisan masyarakat akan pentingnya kesehatan dan bahayanya covid-19.
“Penegakan hukum tersebut diiringi dengan peningkatan fasilitas kesehatan, untuk itu kami telah menambah ruangan di RSUD dr. Selamet dari 100 menjadi 200 di RS Cikajang dari 30 menjadi 60 begitupun dengan RS swasta”, tegas dr. Helmi Budiman.
Menanggapi masalah Seorang pegawai salah satu RS yang kejang seusai di vaksin, dr. Helmi membenarkan hal itu dan sudah ditangani.
“Kejadian orang yang di vaksin terus kejang itu benar adanya, penyebabnya yang bersangkutan kondisi badannya kurang vit karena habis jaga malam dan belum makan saat di vaksin”, ungkapanya.
Diakhir wawancara dr. Helmi Budiman berpesan agar kita semua secara bersama-sama untuk ikhtiar dan berdo’a secara maksimal serta menjalankan 5 M;
1. Mencuci tangan
2. Memakai masker
3. Menjaga jarak
4. Menghindari kerumunan
5. Mengurani mobilitas
“Siapapun bisa terkena covid-19 meskipun sudah ada vaksin, mari kita bersama-sama ikhtiar dan berdo’a dengan maksimal”, pungkasnya.
Laporan : Bhegin
