LEBAK INFODESAKU – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) di targetkan tercapai secara maksimal di Tahun 2019,hal tersebut diungkapkan Bupati Lebak,Iti Octavia Jayabaya,usai menghadiri Acara Penyusunan dan Pemaparan Perjanjian Kinerja Kepala Prangkat Daerah Acara tersebut di adakam oleh Kemenpan Rb yang di lasanakan di Grend Kemang Jakarta (1/2/2019).
Dalam acara tersebut di hadiri dan di buka langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi ( Menpan Rb ) Muhamad Yusuf Ateh,dalam sambutannya Muhamad Yusup Puteh mengatakan,
“Untuk membangun pemerintahan yang baik, pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan yang bersifat membangun demi kesejahteraan masyarakat,”Ujarnya.
“Ketidakselarasan anggaran kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan Visi Kepala Daerah menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,”Tambahnya.
Menpan menambahkan,Masih banyak Daerah yang melaksanakan kegiatan tapi tidak nyambung dengan Visi Kepala Daerah,hal itu membuat sasaran SAKIP tidak terbangun secara sempurna dikarenakan kelemahan dalam penyusunan perencanaan, yang seharusnya dapat dijadikan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
“Visi Kepala Daerah merupakan Indikator kinerja utama dalam penyusunan anggaran beserta target yang terukur,”Jelas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi.
Di tempat yang sama, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menjelaskan, Ketika SAKIP di lakukan secara maksimal maka Pemerintah Kabupaten Lebak mendapatkan beberapa manfaat antara lain dapat mengukur dan meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten dan perangkat daerah,”terangnya.
Selain itu juga memudahkan untuk menentukan program yang bersifat prioritas dan pendukung, kemudian bisa merubah paradigma kerja menjadi kinerja, dan yang sehingga menghasilkan efisiensi anggaran,”Tambahnya.
“Pemerintah Kabupaten Lebak telah menerapkan SAKIP pada tahun 2018, sehingga bisa mengefiesinsi anggaran sebesar rp. 441 milyar,dan di Tahun 2019 akan lebih Maksimal,Bahkan Kabupaten Lebak terus berkomitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satu langkah tersebut adalah dengan melakukan percepatan integrasi pada tiga sistem, diantaranya sistem perencanaan (e-planning) sistem penganggaran (e-budgeting) dan sistem kinerja atau (e-sakip), dan sudah masuk dalam APBD Tahun 2018 dan 2019,”Ungkapnya menjelaskan
Lebih jauh Iti Octavia jayabaya juga menegaskan,upaya lain yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lebak yaitu menjalankan dan memaksimalkan agenda reformasi birokrasi yang mencakup delapan area perubahan, khususnya pelayanan kepada masyarakat,
“Tahun 2019 kami targetkan perangkat daerah harus ada yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM),” Tegasnya.
Dengan berbagai upaya yang sudah dan akan dilaksanakan tersebut, pemerintah kabupaten lebak menargetkan terjadi peningkatan pada akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dari Predikat “BB” menjadi Predikat “AA,”Tutupnya bersemangat.
Laporan Rai Kusbini
