LAMSEL, INFODESAKU – Inspektorat Lampung Selatan memberikan warning keras, kepada para Pejabat (PJ) Kepala Desa (Kades) yang menjabat saat ini. Dan juga
Peringatan keras tersebut, terfokus pada administrasi keuangan desa. Dimana, PJ juga memiliki kewenangan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Dana Desa (DD) ditempat tugasnya.
Inspektur Lamsel, Drs. Edy Firnandi mengungkapkan, peringatan itu disampaikan kepada semua PJ Kades, secara bertahap. Menurut Edy, soal administrasi keuangan harus diperjelas.
“Pada saat sertijab kemarin, belum tentu semua ada berkas yang di serahterimakan. Maka itu, semua Pj harus memperhatikan. Buat berita acara, dan harus benar-benar dipastikan,” Tegas Edy, kepada media-baru.com, diruang kerjanya, Kamis (29/7/2021).
Edy melanjutkan, pelaksanaan DD tahap pertama juga harus menjadi perhatian para PJ Kades. Berapa anggaran yang sudah dilaksanakan dan berapa anggaran sisa di rekening desa.
“Ya, harus benar di pastikan. Kalau sudah dilaksanakan, di cek bener-bener fisiknya apa, bentuknya apa, sesuai tidak. Kemudian anggaran yang sudah dilaksanakan ada SPJ (Surat Pertanggungjawaban, red) tidak. Lalu, kalau ada anggaran sisa, di cek direkening Bank Lampungnya. Buatkan berita acaranya,” Terang pria yang juga menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Lamsel ini.
Lebih jauh Edy mengatakan, resiko administrasi selama kepemimpinan PJ adalah merupakan tanggungjawab PJ. Meskipun, jika ada kesalahan pada kepemimpinan Kades lama.
“Mau tidak mau, PJ juga bertanggungjawab. Makanya, harus diperhatikan betul. Kalau sekiranya ada yang tidak paham, agar PJ bisa berkonsultasi di Inspektorat,” Arahnya.
Diketahui, dari 256 Desa yang ada di Kabupaten Lamsel, 84 desa diantaranya telah dipimpin oleh Pj Kades, mengingat bakal digelarnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 ini.
Sejauh ini, baru 12 Desa di Kecamatan Jati Agung yang mendapatkan warning secara langsung dari Inspektorat Lamsel. Selebihnua, akan dilakukan Brefeing secara berkala per kecamatan.
(Rlis/RY.5)
