BOGOR, INFODESAKU – Melalui Forum Konsultasi Publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor libatkan masyarakat berpartisipasi memberikan saran dan masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan di Ruang Rapat Ciliwung, Bappedalitbang, Cibinong, Kamis (10/2/2022). Acara diselenggarakan secara daring dan luring, dihadiri perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa, Perguruan Tinggi, Badan Eksekutif Mahasiswa, dunia usaha, beserta jajaran Pemkab Bogor.
Mewakili Bupati Bogor, Analis Kebijakan Utama Kabupaten Bogor, Beny Delyuzar membacakan Sambutan Bupati Bogor Ade Yasin, menjelaskan bahwa saat ini kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih dan wabah Covid-19 kembali mengalami peningkatan dimana belakangan ini penambahan kasus positif mencapai lebih dari 1.000 kasus per hari, Bed Occupancy Rate (bor) kembali meningkat, dan level PPKM dari level 2 kembali ditingkatkan ke level 3. Hal ini tentunya akan membawa dampak yang perlu di antisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2023, karena saat ini kita belum dapat memprediksi kapan wabah Covid-19 akan berakhir dan sejauhmana dampaknya terhadap keperluan penanganan kesehatan, pendidikan jarak jauh, pelayanan sosial dan pemulihan ekonomi.
“Untuk itu, saya minta agar masyarakat dapat memahami situasi ini. kita berharap tahun 2023 Covid-19 dapat terkendali sehingga program pembangunan akan dapat kita kejar, namun kita juga tetap perlu mempertimbangkan dampak wabah covid-19 dan PPKM ini terhadap laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta mengantisipasi terjadinya bencana alam dan non alam yang mungkin terjadi sewaktu-waktu sehingga perencanaan program pembangunan tahun 2023 harus diarahkan secara selektif dan realistis”, katanya.
Beny melanjutkan, menutup periode tahun 2018-2023, kemampuan keuangan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar 7 trilyun rupiah, dengan beban belanja pegawai maksimal 30% dari target APBD. Di tahun 2023 juga kita harus mempersiapkan alokasi cadangan untuk Pilkada serentak tahun 2024 serta pembiayaan lainnya.
“Kewajiban mengalokasikan anggaran sebesar 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan, telah mengambil porsi lebih dari 60% target pendapatan daerah. Dengan demikian, alokasi pembangunan baik fisik, non fisik, maupun kebutuhan operasional 72 perangkat daerah hanya tersisa kurang dari 40% dari target pendapatan daerah”, ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, menekankan kepada jajarannya, bahwa tahun 2023 adalah tahun terakhir RPJMD periode 2018-2023. Jangan sampai ada visi misi Bupati Bogor yang terlewat satupun. Jadi kita harus menyisir dengan baik dari mulai tahun pertama sampai tahun kelima. Semua visi misi Bupati yang dituangkan melalui Pancakarsa harus bisa terlaksana semua, jika ada yang tidak bisa dilaksanakan, harus ada alasan yang kuat. Melalui forum konsultasi ini, diharapkan dapat bertukar informasi dan membangun kesepahaman terkait kondisi di Kabupaten Bogor dan masyarakat dapat berpartisipasi memberikan saran dan masukan untuk pembangunan di Kabupaten Bogor tahun 2023.
“Penyusunan RKPD ini harus melihat sesuai dengan skala prioritas, utamakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus jadi prioritas. Kemudian jangan ada ego sektoral, dalam melaksanakan pembangunan, sehingga diharapkan di akhir masa kepemimpinan Bupati Ade Yasin dan Wakil Bupati Bupati Iwan Setiawan, terlaksana semua visi misi nya,” ungkap Burhanudin.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya agar desa dan kelurahan dapat tetap membangun wilayahnya, selain itu, penataan kota khususnya Cibinong dan sekitarnya akan terus dilanjutkan agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dengan nyaman.
“Kita menata Cibinong Raya sebagai ibukota dan wajah Kabupaten Bogor dengan tidak mengabaikan kecamatan lain, kita lakukan juga di kecamatan lain, pemulihan ekonomi dengan program Samisade. Di tengah badai pandemi Covid, kita masih bersyukur bisa membangun dengan menata ibukota Kabupaten Bogor dan masih bisa membangun desa di pelosok-pelosok melalui program Samisade,” tandas Burhanudin.
Selanjutnya Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Suryanto menjelaskan bahwa berdasarkan permasalahan kekinian Kabupaten Bogor maka tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2023, adalah: “Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.
“Adapun arah kebijakan prioritas tahun 2023 yaitu: menyelesaikan janji politis Kepala Daerah (Pancakarsa), menangani pandemi Covid-19 dalam permasalahan kesehatan strategis lainnya, pemulihan ekonomi daerah termasuk penanganan kemiskinan dan pengangguran, penyiapan Pilkada serentak, dan menata penyederhanaan birokrasi”, terang Suryanto.
Laporan : RED/ DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR
