BOGOR, INFODESAKU – Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan jajarannya agar saling bertukar energi positif, bekerja keras dan saling mendukung dalam melaksanakan amanah melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan daerah, serta menghadapi segala tantangan demi terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Hal ini diungkapkannya saat melantik dan mengukuhkan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) atau Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Administrator (Pejabat Struktural Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV), di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (21/3).
“Saya minta kepada seluruh kepala perangkat daerah fokus mendukung tercapainya target indikator kinerja utama dan Program Pancakarsa, lebih produktif, bersinergi dan berkolaborasi, serta terus meningkatkan inovasi mengingat kita berada di tahun ke 4, menjelang akhir periode RPJMD 2018-2023,” ujar Bupati Ade Yasin.
Ade menambahkan, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, jalin relasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat dan rekan pers, tuntaskan 35 area blank spot dan sinergikan smart city dengan program desa presisi (smart village). Kepala Diskominfo sebagai corong pemerintah daerah, yang tidak bisa diam saja ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut Pemerintah Daerah. Meluruskan berita-berita hoaks yang terkait pemerintah daerah, baik itu terkait Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan kepala perangkat daerah yang lainnya.
“Jadi bukan hanya mengatur radio dan pers, tapi mengkomunikasikan kepada seluruh pihak sebagai corong pemerintah. Kemudian Diskominfo harus menjadi teras nya Kabupaten Bogor. Artinya teras itu yang ada di paling depan, jadi ketika orang melihat Kabupaten Bogor, tugas Diskominfo lah yang membuat indah dan rapih, ” ucap Ade.
Selanjutnya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ade Yasin minta tingkatkan program ketahanan pangan mandiri dan perkuat cadangan pangan. Menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1443 H, tingkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat. Ini harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya, terutama permasalahan kelangkaan minyak goreng yang sampai hari ini masih menjadi pemberitaan di media massa.
“Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, ketegasan adalah modal utama, jangan loyo, karena kalau Satpol PP nya saja loyo bagaimana dengan yang lainnya. Satpol PP harus punya ketegasan dan humanis, tidak pandang bulu dalam penegakan Perda, optimalkan program Bogor Berkeadaban khususnya Nobat. Sat Pol PP harus mendukung program penataan wilayah dan penertiban di kawasan tertib lalu lintas. Terkait relokasi PKL di kawasan Puncak maupun kawasan lainnya, koordinasikan dengan instansi terkait agar dapat berjalan lancar, aman dan kondusif,” tandas Ade.
Berikutnya, untuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bupati perintahkan, optimalkan verifikasi dan penatausahaan keuangan untuk menghindari inefisiensi dan optimalkan penataan dan pendayagunaan aset. Termasuk mempertahankan predikat Wajar tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 6 kali berturut-turut kita peroleh. Selanjutnya penataan keuangan yang efisien, tidak boros, dan memotong anggaran-anggaran program yang outputnya tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat.
“Kepada Camat, agar bersinergi dengan pemerintah desa, dan membantu kelancaran program Samisade, mengatasi masalah Rutilahu, stunting, penanggulangan kemiskinan, dan yang lainnya. Camat harus lebih banyak turun ke masyarakat ketimbang berdiam diri di kantor,” terang Ade.
Ade menambahkan, ketika ada kejadian di tengah masyarakat, yang harus tau kondisi pertama kali adalah camat, dan harus melaporkannya kepada Bupati, termasuk kejadian-kejadian bencana alam dan lain-lain. Terus lakukan koordinasi dengan para kepala desa, karena mereka adalah perangkat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Biasakan dalam satu minggu minimal 4 hari di lapangan, 3 hari di kantor.
“Untuk Lurah, harus langsung menyesuaikan diri dan bekerja dengan efektif, tugas lurah dan kepala desa itu sama, banyak terjun ke lapangan dekat dengan masyarakat. Lebih banyak bekerja di lapangan, jangan karena lurah itu ASN merasa tugasnya berbeda dengan kepala desa,” tambah Ade.
Ade menyebutkan, Lurah harus membuat kondisi kondusif di tengah masyarakat, mengkoordinasikan dengan camat mengenai kebutuhan pembangunan infrastruktur, banyak berhubungan dengan dinas terkait. Tahun 2023 saya minta tidak ada infrastruktur yang rusak di tingkat kelurahan.
Laporan : Red/DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR
