SUKABUMI, INFODESAKU – Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanhjutan (LP2B). Pendapat akhir Bupati secara tertulis itu dibacakan Wabup pada rapat Paripurna DPRD Kab. Sukabumi, Rabu (21/9/22).
” Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD yang sedang berjalan, baik dari sisi penerimaan daerah maupun sisi belanja daerah ” Tuturnya.
Perubahan APBD harus berperan sentral dalam melindungi keselamatan masyarakat dan juga harus menjadi penggerak pengungkit pemulihan ekonomi daerah yang saat ini sedang dalam peningkatan inflasi.
“Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2022 ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi serta mendapatkan persetujuan ” jelasnya.
Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengacu kepada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa luas lahan pertanian di Kab. Sukabumi menempati urutan keempat terbesar se-provinsi Jawa Barat, sehingga Kab. Sukabumi ditempatkan sebagai area pertanian strategis Provinsi dan Nasional.
“Maka untuk menjaga dan melindungi potensi lahan pertanian di Kab. Sukabumi agar lahan pangan produktif yang ada dapat dilindungi dan tidak dialih fungsikan perlu adanya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan secara terkoordinasi,” tegasnya.
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Penetapan LP2B bertujuan untuk melindungi lahan pertanian pangan produktif agar tidak dialihfungsikan harus sesuai dengan tata ruang serta meningkatkan kesejahteraan petani di Kab. Sukabumi.
Laporan : BA
