BOGOR, INFODESAKU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, menegaskan bahwa dalam regulasi maupun peraturan yang ada tidak dikenal istilah menonaktifkan Kepala Desa (Kades).
Hal ini disampaikan Hadijana menanggapi keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Kulur yang menonaktifkan Kades Bojong Kulur, Firman Riansyah, atas desakan masyarakat.
“Tidak ada istilah menonaktifkan, yang ada adalah pemberhentian dan pemberhentian sementara,” kata Hadijana, Kamis (18/9/25).
Menurutnya, mekanisme pemberhentian Kades diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2020, tepatnya pada Pasal 122 hingga 131. Dalam aturan itu, seorang kepala desa hanya bisa diberhentikan secara tetap jika memenuhi salah satu dari tiga syarat pada Pasal 123.
“Tiga syarat pemberhentian tetap itu adalah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Untuk pemberhentian sendiri bisa karena berakhir masa jabatan, tidak bertugas enam bulan berturut-turut, tidak lagi memenuhi syarat, tidak melaksanakan kewajiban, berstatus terpidana dengan putusan berkekuatan hukum tetap, atau jika desa berubah status menjadi kelurahan,” jelas Hadijana.
Sementara itu, pemberhentian sementara Kades hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah berstatus terdakwa dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun, atau ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dan makar.
“Kalau kasusnya ancaman hukuman hanya enam bulan, tidak perlu pemberhentian sementara. Itu bisa dilakukan setelah ada penetapan sebagai terdakwa dengan ancaman minimal lima tahun, dan pemberhentian sementara ditetapkan langsung oleh Bupati,” tuturnya.
Meski demikian, Hadijana mengakui bahwa surat dari BPD Bojong Kulur merupakan keputusan resmi lembaga tersebut. Namun, ia menegaskan agar setiap keputusan tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Tidak ada istilah surat itu tidak berlaku. Itu kan keputusan resmi BPD. Tetapi, apabila BPD ingin memberhentikan Kades, tetap harus mengikuti regulasi yang ada,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, DPMD Kabupaten Bogor berencana mengundang BPD Bojong Kulur dan Camat Gunung Putri untuk melakukan koordinasi.
“Insya Allah besok, Jumat, saya akan panggil BPD dan Camat. Intinya untuk klarifikasi terkait surat BPD tersebut, sekaligus memastikan posisinya seperti apa,” tutup Hadijana. (**)
