SUKABUMI, INFODESAKU – Tahun 2018 adalah merupakan tahun politik atau pesta demokrasi yang dimana ada dua agenda besar Nasional yang akan digelar yakni pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) serta tahapan pemilihan legislatif dan akan dilanjut pemilihan Presiden tahun 2019 yang akan datang yang diselenggarakan secara bersamaan.
Dalam rangkaian kegaiatan acara HUT POL PP ke-68 dan HUT Sat Linmas ke-56 tingkat provinsi, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi, Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD, Kapolres Sukabumi, Kasat Pol PP Propinsi Jawa barat, serta Kasat Pol PP Kab/Kota Se-Jawa Barat, yang dilaksanakan lapangan pos TNI AL Cipatuguran Plabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Rabu, (14/3).
“Perihal dengan adanya agenda tersebut sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi salah satu pilar penting di tahun politik dalam mengawal dua agenda nasional tersebut,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) POL PP KE-68 dan SATLINMAS KE-56.
Dalam agenda kegiatan tersebut Gubernur yang di dampingi oleh Bupati Sukabumi serta Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat menyerahkan Hadiah untuk Lomba PBB Satlinmas dan santunan bagi ahli waris anggota Satlinmas yang meninggal dunia ia mengatakan, Satpol pp dan Satlinmas harus lebih siaga sebagai perangkat daerah serta terlibat langsung dan mengawal pesta demokrasi terutama pilkada.
“Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas adalah untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Karena itu Satpol PP dan Satlinmas harus lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya,” ujarnya
Masih kata Aher sapaan akrabnya ia menambahkan, Sesuai aturan Satpol PP dan Satlinmas mempunyai tugas pokok antara lain, membantu menjaga ketentraman penyelenggaraan pemilu dan Pilkada baik sebelum, atau pada saat pemungutan maupun setelah pelaksanaan pemilihan,” Ungkap Gubernur.
Dalam isi surat amanatnya Mendagri meminta kepada Gubernur agar dapat mengkoordinasikan Bupati/Wali Kota di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipasi oleh ulah oknum yang tak bertanggung jawab.
“Saya amanatkan kepada Gubernur untuk dapat berkoordinasi dengan bupat/wali kota di wilayahnya masing-masing agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman dan damai, maka dari itu Kuncinya hanya satu yaitu koordinasi dan komunikasi serta sinergi dengan instansi terkait seperti KPUD, Bawaslu, TNI, Polri dan Kesbangpol lebih diintensifkan tentunya dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hirarki.” pungkasnya.
Laporan : BEN/HS
