GARUT, INFODESAKU – Pemilihan umum (Pemilu) 2019 merupakan pesta demokrasi yang menjadi sorotan dunia, dimana, mulai dari pemiliha Presidan hingga Calon DPRD Kabupaten/kota dipilih rakyat, namun di Kabupaten Garut, Caleg dari Partai Gerindra dapil XI Jawa Barat diduga melakukan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yaitu dugaan money politic (politik uang).
Diketahui, kejadian tersebut terjadi pada sore hari sekitar jam 15.00, dimana ada 2 (dua) orang laki-laki menghampiri salah satu rumah warga di seputaran Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi. Dimana diketahui kedua laki-laki tersebut adalah tim sukses dari Caleg DPRD, DPRD Provinsi dari partai Gerindra.
“Tim sukses tersebut memberian 3 buah amplop kepada warga agar mencoblos Calegnya dengan nomor urut 2 dari gerindra, baik untuk Kabupaten maupun pusat,”
Dihubungi melalui sambungan selulernya, wakil bidang Hukum DPC Partai Gerindra Kabupaten Garut Syam Yousef, S.H., M.H menyebutkan, akan mempelajari terlebih dahulu terkait adanya dugaan tersebut.
“Saya akan mempelajari terlebih dahulu, dan nanti akan dipanggil Calegnya untuk diminta penjelasan atas nama kepartaian, namun bila seandainya terbukti dan Bawaslu Garut memprosesnya, tentunya kita akan memberikan pendampingan,” ujar Syam Yousef melalui sambungan seluler, Sabtu, 30/4/19.
Ditempat terpisah, Haryono menanggapi dengan adanya temuan-temuan dugaan pelanggaran pemilu, menurutnya bawaslu dibelakangnya ada Gakumdu, artinya tidak berdiri sendiri tetapi ada gabungan para penegak hukum disana. Tentunya temuan-temuan yang potensial dianggap keluar dari koridor azas-azas rektoral ini, seharusnya bawaslu segera bergerak.
“Sudah waktunya Bawaslu itu profesional, karena mereka yang terpilih ini adalah orang-orang yang potensial untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebawasluan yang professional, jadi bagaimana tegaknya azas-azas pemilu yang ada, jujur dan adil ini tegak,” ucap Haryono.
Karena, sindir Haryono, apabila kasus-kasus banyak penundaan tanpa didasari alasan yang jelas, potensial dugaan masyarakat tentunya akan buruk, dan kita tidak berharap itu terjadi karena tegaknya pemilu tidak hanya diserahkan kepada KPU, tetapi Bawaslu juga.
Laporan : Asep Apdar
4 komentar
Money politik,menurut sy itu sudah bkn rahasia lagi,di semua kabupaten caleg pasti mengelontorkan dana sm timses nya,adapun yg sy alami sy d ksh dana sm pihak kader dr partai pdi perjuangan,itu berlangsung bkn dr desa sy setempat,di desa” lain jg pdi perjuangan.maaf bkn sy bela caleg parpol gerindra,iti pengalaman sy yg sy,hari H pencoblosan di laksanakan
Masyarakat menginginkan pemimpin yang bersih dengan cara mengusung caleg yang potensial sehingga nantinya dapat membangun daerahnya dengan maksimal, dengan adanya banyak pelanggaran di lapangan dan tidak segera di proses tentunya dapat berpotensi buruk terutama ke Dapilnya, melahirkan generasi koruptor yang baru
Kalau kebiasaan lama masih melekat di calon pemimpin atau pun masyarakat pada umumnya dengan melegalkan money politik apapun alasannya hal ini adalah merupakan celah yang tidak baik untuk kehidupan generasi yang akan datang mau sampai kapan kita kerasan berada di ruang lingkup seperti ini/ gerah rasanya melihat keadaan yang merugikan khalayak banyak, apakah kita menunggu kehancuran Negri ini dulu !! Terus baru sadar !!
Bawaslu sebagai harapan terakhir bagi masyarakat di tuntut bekerja maksimal dan profesional tidak menutup mata jikalau menginginkan dan melahirkan calon pemimpin yang peduli akan negri ini, Bawaslu harus tegas tidak pandang bulu jika menemukan pelanggaran pemilu apalagi sudah ada caleg yang di laporkan Tunggu apa lagi, khalayak banyak sudah gerah melihat banyaknya pelanggaran yang ada di lapangan khalayak sudah muak di suguhi berbagai sandiwara kelas elite khalayak pengen kerja nyata dari pemimpin yang terpilih nanti , masyarakat sudah cerdas Hai calon Wakil Rakyat