PALEMBANG, INFODESAKU — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi lintas daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang dihadiri Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet SH, di Griya Agung Palembang, Kamis (5/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Muba hadir bersama Asisten I Setda Muba H Ardiansyah SE MM PhD CMA, Kepala BPS Kabupaten Musi Banyuasin Trio Wira Dharma SST MM, Plt Kepala Dinas Sosial Muba Deny SH MSi, Plt Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Kabag Perekonomian Setda Muba Adi Manopo MPd, dan Kabag Prokopim Setda Muba Agung Perdana SSTP MSi.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Dr H Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, serta dihadiri Ketua BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto dan para bupati serta wali kota se-Sumatera Selatan.
Kegiatan diawali dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang disampaikan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam paparannya, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,11 persen secara tahunan (year on year), sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
“Pada triwulan IV 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,39 persen, menjadi capaian kuartalan tertinggi sejak pandemi Covid-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 tercatat stabil dengan variasi antar-triwulan, ” kata Kepala BPS Pusat.
Sementara itu, Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan per September 2025 berada pada angka 9,85 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 898,24 ribu orang, berkurang sekitar 21,4 ribu orang.
Ia juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,35 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau. “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumsel berada di angka 3,59 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS Sumsel juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026, sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.
Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan bahwa capaian ekonomi dan sosial yang disampaikan BPS menjadi gambaran kerja bersama seluruh kabupaten dan kota. Ia menyebutkan bahwa pergerakan pembangunan di daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja provinsi dan nasional.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terjadi seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan upaya pengendalian biaya hidup
“Data yang disampaikan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan tidak terlepas dari ketersediaan data yang akurat.
Terkait Sensus Ekonomi 2026, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi petugas sensus hingga ke tingkat RT dan RW, guna memperoleh gambaran ekonomi yang utuh dan aktual.
Di sela kegiatan, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan bahwa Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2025 berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen. Capaian tersebut menempatkan Muba pada posisi satu digit dan menjadi titik balik setelah lebih dari dua dekade berada dalam kategori kemiskinan tinggi.
Lanjutnya, hasil tersebut merupakan buah dari konsistensi kebijakan dan program intervensi yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemkab Muba.
“Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan telah diarahkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan kelompok rentan di sekitar garis kemiskinan, serta disesuaikan dengan pendekatan multiple interventions sebagaimana direkomendasikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ” ucap Bupati Toha.
Sejumlah program yang dijalankan antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui TPID, operasi pasar, dan program Desa Cantik; pengurangan beban pengeluaran melalui Bantuan Tunai Bantu Umak, Bakul Nasi, dan Jamkesda; serta peningkatan pendapatan masyarakat melalui program Pedas Nia, KUBE/UEP, Program Keluarga Maju, dan Jaminan Ketenagakerjaan Pakai Kelambu.
Selain itu, upaya pengurangan kantong kemiskinan dilakukan melalui peningkatan akses layanan dasar, pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas perumahan, serta peralihan layanan listrik dari MEP ke PLN.
Sebelumnya Bupati Muba juga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pemkab Muba menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan sensus tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat basis data pembangunan dan menjaga keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. (Afri.R)
