KOTA TIDORE, INFODESAKU – Tim Ekspedisi Patriot IPB University mendorong kemandirian warga transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Payahe, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. Salah satunya, dengan menggelar diskusi bersama warga setempat lewat kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Mengusung tema “Sinergi Pengembangan Sosial Ekonomi dan Komoditas Unggulan untuk Mendorong Kemandirian Kawasan Transmigrasi Payahe”, FGD berlangsung di Taman Nasional Aketajawe Lolobata, Koli, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (9/10/2025). Pelaksana kegiatan adalah Tim B Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Payahe-IPB University.
FGD dihadiri sekitar 50 warga, yang terdiri dari petani, kepala dusun, kelompok tani, serta masyarakat transmigran nasional dan lokal. Warga dari dua Satuan Permukiman (SP), yakni SP 1 Koli dan SP 2 Kosa, menyampaikan aspirasi mereka selama berjuang menghadapi keterbatasan legalitas lahan dan ketimpangan distribusi bantuan.
Hadir pula Firdaus selaku Sekretaris Kecamatan Oba yang mewakili Camat Oba. Dari pihak akademisi, kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Ekspedisi Patriot IPB University, Setyardi Pratika Mulya. Dalam arahannya, Setyardi menjelaskan bahwa FGD ini menjadi bagian penting dari tahap awal pemetaan sosial ekonomi Kawasan Transmigrasi Payahe yang difasilitasi oleh Kementerian Transmigrasi.
“FGD tahap pertama ini sudah berhasil karena masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri potensi dan permasalahan utama di wilayah mereka,” ujar Setyardi. Dia menambahkan bahwa suara warga akan menjadi bahan berharga dalam penyusunan rekomendasi pengembangan kawasan berbasis kebutuhan lapang yang nyata.
FGD terbagi menjadi tiga sesi utama. Pada sesi pertama, warga melakukan pendataan komoditas unggulan secara partisipatif dengan cara menuliskan satu komoditas terbaik di empat sektor, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dari hasilnya, warga Koli memilih cabai sebagai komoditas unggulan pertanian, sedangkan warga Kosa memilih kangkung. Sementara sektor lain hampir seragam: kelapa (perkebunan), sapi (peternakan), dan ikan tongkol (perikanan).
Sesi kedua berfokus pada pemetaan rantai pemasaran dan harga, di mana peserta mendiskusikan jalur distribusi serta kendala yang mereka hadapi dalam menjual hasil panen. Di sesi ini terungkap bahwa petani masih sangat bergantung pada tengkulak karena keterbatasan akses transportasi dan lemahnya posisi tawar petani terhadap pasar.
Dalam sesi ketiga, yaitu saat pembahasan analisis kelembagaan, beberapa peserta menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketimpangan bantuan dari instansi pemerintah, yang dianggap tidak merata antar kelompok tani. Di luar dinamika tersebut, isu krusial lain datang dari permasalahan lahan.
Menurut Gusmir, salah satu warga Koli yang juga seorang petani transmigran, sebagian Lahan Usaha I di SP 1 Koli masih tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung, sehingga petani tidak dapat memperoleh sertifikat dan terkendala dalam mengelola lahan secara legal. Sementara di SP 2 Kosa, kondisi lebih rumit karena bahkan rumah dan pekarangan warga belum bersertifikat akibat belum turunnya SK batas kawasan dari dinas transmigrasi.
Hal tersebut menyebabkan warga kehilangan kepastian hukum atas tanah yang mereka tinggali selama bertahun-tahun. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, tetapi merupakan persoalan lintas sektor yang melibatkan Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Warga berharap FGD dengan IPB dapat menjadi jembatan agar persoalan lama itu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menurut Koordinator Lapang Tim B, Fatah, kegiatan ini sangat bermakna karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara secara terbuka. “Informasi yang kami peroleh sangat kaya dan kontekstual, terutama dalam memahami arah pengembangan komoditas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
