LAMSEL, INFODESAKU – DPRD Kabupaten Lampung Selatan mulai membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, yakni Raperda Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Rabu (12/11/2025).
Rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD itu dipimpin oleh Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar mewakili Bupati Radityo Egi Pratama.
Dalam penyampaiannya, Syaiful Anwar menegaskan bahwa kedua Raperda tersebut bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan dinamika ketenagakerjaan di daerah
“Raperda ini lahir sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan pekerja,” tegas Syaiful.
Ia menjelaskan, Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dirancang sebagai langkah konkret daerah dalam menyesuaikan diri dengan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Fokus utama Raperda ini adalah menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan hak-hak pekerja, agar pertumbuhan ekonomi tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Raperda Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan meneguhkan komitmen pemerintah daerah untuk hadir di sisi korban, memastikan perlindungan hukum, akses pemulihan, serta pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
“Kami ingin memastikan perempuan Lampung Selatan tidak hanya aman secara fisik, tapi juga berdaya dan dihormati hak-haknya,” ujarnya.
Syaiful juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam melahirkan kebijakan publik yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Hanya dengan kebersamaan, setiap kebijakan bisa membawa manfaat nyata bagi rakyat hingga ke pelosok desa,” tandasnya. (BR)
