KUBU RAYA, INFODESAKU – Penyempurnaan instrumen yang dipakai dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari dokumen Petunjuk Teknis Penerima Bantuan Sarana Prasarana Produksi Produk Unggulan Transmigrasi di selenggarakan di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat pada 13-15 Oktober 2025. Penyempurnaan instrumen ini melibatkan aspek uji petik di lapangan dan nantinya akan menjadi acuan untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
”Hasil penyempurnaan ini diharapkan menjadi pijakan bagi mekanisme penyaluran bantuan yang lebih transparan, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat transmigran di seluruh Indonesia,” ungkap Staf Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim (DPMA) IPB University, Ananda Putra selaku Koordinator Program NSPK.
Ananda menambahkan, bahwa adanya uji petik di lapangan berguna untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi multi-stakehoder antara Dinas Kabupaten dengan penerima manfaat bantuan, baik dari petani, kelompok masyarakat, dan pelaku UMKM.
Kegiatan penyempurnaan instrumen ini melibatkan enam instansi dinas di Kabupaten Kubu Raya, petani, kelompok masyarakat, dan pelaku UMKM serta Tim Ekspedisi Patriot IPB University.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk membicarakan kebutuhan, tantangan, dan peluang pengembangan produk unggulan di Kubu Raya yang melibatkan multi-stakeholder dari Dinas Kabupaten Kubu Raya. Instansi dinas yang hadir antara lain: (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (KPP), (3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan (KUKMP), (4) Dinas Perkebunan dan Peternakan, (5) Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta (6) ATR/BPN Kubu Raya.
Ketua Tim Ahli Pembuatan NSPK dari IPB University, Dr. Tjahja Muhandri menjelaskan bahwa di dalam petunjuk teknis NSPK, setiap proposal yang diajukan harus memuat poin-poin terkait rencana penggunaan bantuan, jadwal pemanfaatan peralatan, kebutuhan pelatihan, hingga analisis kelayakan usaha sederhana. Proposal perlu dirancang agar sederhana namun lengkap, sehingga kelompok dapat menyampaikan kebutuhan nyata mereka.
“Yang terpenting, kelompok harus mampu menjelaskan bagaimana proses produksi berjalan. Proposal ini kami buat sederhana, lengkap tapi tidak rumit. Intinya, bantuan harus benar-benar bisa digunakan optimal oleh kelompok,” ungkap Tjahja.
Sementara itu, Fitriandi dari Dinas KPP menegaskan, bahwa penyusunan proposal harus sesuai dengan potensi lokal. Proposal diharapkan mampu menarasikan kondisi dan kebutuhan petani di wilayah.
“Kami berharap kawasan seperti Rasau Jaya dan Terentang lebih terangkat nilai komoditasnya, terutama cabai rawit yang sering menemui tantangan pada aspek harga yang fluktuatif. Kalau ada dukungan sarpras yang sesuai, petani bisa lebih terlindungi,” ujar Fitriandi.
Setelah FGD, tim melakukan uji petik lapangan di empat desa penerima bantuan, antara lain Desa Rasau Jaya 1, Desa Rasau Jaya 2, Desa Rasau Jaya 3, dan Desa Pematang 7. Melalui uji petik, masyarakat mencoba langsung instrumen NSPK dengan mengisi kuesioner sekaligus menyampaikan kebutuhan spesifik mereka, mulai dari alat pengolahan hasil pertanian, fasilitas penyimpanan, hingga dukungan energi listrik.
”Melalui uji petik ini kami ingin memastikan setiap program benar-benar mendorong pengembangan produk unggulan masyarakat,” ujar Staf Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Kementerian Transmigrasi, Monang Sinaga.
Sementara itu, para petani di Kabupaten Kubu Raya mengapresiasi adanya proses dialog dan pengujian penggunaan instrumen ini di lapangan. Mereka merasa terwadahi aspirasinya, terutama terkait bantuan yang sebelumnya diberikan tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak termanfaatkan secara maksimal.
“Kami ingin bantuan yang bisa langsung dipakai sesuai kapasitas produksi di desa. Jangan sampai ada lagi alat yang mangkrak,” kata Isun, seorang petani di Desa Rasau Jaya 3.
Isun pun berharap, dengan adanya perbaikan standarisasi dalam proposal pengajuan, kehadiran bantuan yang diberikan nantinya bisa lebih tepat sasaran.
”Kalau sarana dan prasarananya sesuai, kami bisa lebih produktif dan ikut mengembangkan ekonomi desa,” pungkas Isun.
