LAMSEL, INFODESAKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan , Rabu (12/11/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II A. Benny Raharjo serta diwakili Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar.
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Syaiful Anwar menyampaikan bahwa dua Raperda tersebut memiliki nilai strategis dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi daerah yang lebih berkeadilan dan manusiawi.
“Raperda ini bukan hanya bentuk penyediaan terhadap amanat undang-undang, tetapi juga respon atas kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Syaiful.
Menurutnya, Raperda tentang Ketenagakerjaan merupakan implementasi dari berbagai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 yang mengatur aspek hubungan kerja, pengupasan, dan perlindungan tenaga kerja.
Sementara Raperda tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi, memulihkan, dan memberdayakan perempuan korban kekerasan.
“Pemerintah daerah harus hadir secara nyata untuk memastikan hak-hak perempuan terlindungi dan mereka mendapatkan keadilan,” katanya.
Syaiful menambahkan, penguatan kebijakan ketenagakerjaan juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara dunia usaha dan kesejahteraan pekerja, sehingga pembangunan ekonomi di Lampung Selatan tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga adil secara sosial.
“Dengan keseimbangan tersebut, kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada,” ujarnya.
Syaiful mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjaga semangat kolaborasi dan komunikasi dalam proses pembentukan kebijakan publik.
“Karena hanya dengan kebersamaan, kita dapat memastikan setiap kebijakan yang dilahirkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat di setiap pelosok Lampung Selatan,” kata Syaiful. (BR)
