LAMSEL, INFODESAKU — Dukungan mengalir terhadap langkah Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, yang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran di penghujung tahun anggaran 2025.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, S.H., M.H., menilai arahan Sekda merupakan langkah strategis dan visioner untuk memastikan efektivitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi di triwulan keempat, menurutnya, sangat penting untuk mengukur sejauh mana realisasi program dan anggaran telah sesuai target.
“Langkah Sekda ini sangat tepat dan patut didukung. Evaluasi menyeluruh diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi program yang sudah berjalan baik maupun yang masih perlu perbaikan. DPRD tentu mendorong setiap OPD bekerja dengan semangat dan tanggung jawab penuh,” kata Jenggis Khan Haikal pada Awak media, Senin (6/10/2025).
Legislator dari Fraksi Demokrat itu menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, khususnya memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kita tidak hanya berbicara soal serapan angka, tapi juga hasil. Program pemerintah harus dirasakan masyarakat secara nyata. Itu yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan bahwa bulan Oktober menjadi fase krusial yang menentukan efektivitas jalannya pemerintahan. Ia menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk segera melakukan evaluasi internal dan memperbaiki kinerja yang belum optimal.
“Kita sudah memasuki periode penting dalam tahun anggaran ini. Setiap kepala OPD harus melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap pelaksanaan program maupun serapan anggaran. Tujuannya jelas, agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran dan hasilnya dirasakan masyarakat,” ujar Supriyanto saat memimpin apel mingguan Pemkab Lampung Selatan, Senin (6/10/2025).
Lebih lanjut, hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026, agar kebijakan pembangunan lebih terarah, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki kinerja. Kita ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar memberikan manfaat dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Langkah koordinatif antara DPRD dan Pemkab ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan di Lampung Selatan. (BR)
