BOGOR, INFODESAKU – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya masyarakat Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
Pemerintah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk penyusunan RKPDes tahun 2026 dan DURKP Tahun anggaran 2027 yang akan datang.
Kegiatan digelar di gazebo 99 yang diikuti dan dihadiri Forkompincam Kecamatan Sukamakmur, Kepala Desa beserta perangkat, BPD, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinmas, Linmas, RT/RW, elemen masyarakat lainnya termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Selasa (09/12/2025).
“Musrenbang ini sebenarnya setiap tahun diadakan dan Pemerintah Desa Sukawangi karena sangat pentingnya Musrenbang ini untuk APBDes untuk keberlangsungannya kegiatan yang ada di Desa Sukawangi baik yang ada didalam anggaran APBDes maupun diluar APBDes,” ucap Kepala Desa Sukawangi Budiyanto saat sambutannya.
Lebih lanjut, Budiyanto menjelaskan bahwa, selain dari dana APBDes ada anggaran-anggaran lainnya seperti Dana Desa, dan ada pembangunan infrastruktur yang anggarannya sangat besar di Desa Sukawangi yaitu pembangunan jalan puncak dua yang meliputi dari Hanjawar kabupaten Cianjur sampai Sentul Kabupaten Bogor dengan panjang 46 km yang bersumber anggarannya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Satu Triliun Rupiah.
“Perlu patut kita syukuri berkat gebrakan bapak gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan didorong oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto kini akses jalan puncak dua akan dibangun pada tahun 2026,” jelasnya.
Selain itu, Budi menambahkan bahwa dari hasil kesepakatan dalam Musrenbang ini pemerintah desa dan kelembagaan menyepakati memprioritaskan untuk koperasi desa.
“Sesuai aturan dari pemerintah bahwa untuk ditahun 2026 untuk menjalankan koperasi desa. Karena berdasarkan hitungan dari yaitu 64% dan 36%. Jadi kita sepakat untuk prioritaskan di koperasi desa jadi setelah sisa anggaran itu sesuai kesepakatan dengan kelembagaan akan dialokasikan ke bidang infrastruktur, dan lain-lainnya.” Tegas budi
Untuk koperasi desa nanti karena semua pembangunannya langsung dari PT. Agrinas insya Allah akan bergerak dibidang ketahanan pangan.
“Harapannya dengan adanya Musrenbang ini merupakan salah satu keterbukaan pemerintah desa untuk masyarakat dan kelembagaan. Apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat diketahui oleh semua pihak.” Pungkasnya.
Laporan : EPF
