BOGOR, INFODESAKU – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) II menyerap lebih dari 60 usulan masyarakat dalam kegiatan reses di Kecamatan Klapanunggal. Dari seluruh aspirasi yang disampaikan, persoalan pendidikan menjadi keluhan yang paling dominan. Pada Rabu (15/07).
Junaedi Samsudin selaku Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bogor menjelaskan, reses di Kecamatan Klapanunggal merupakan yang paling banyak menerima usulan dibandingkan titik reses sebelumnya.
“Di Gunung Putri ada 18 pengusul, sedangkan di Kecamatan Klapanunggal ada 27 pengusul dengan lebih dari 60 usulan yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar aspirasi berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari kebutuhan meubelair, kekurangan ruang kelas, kondisi bangunan sekolah yang kurang layak, hingga sarana penunjang seperti pagar dan lapangan olahraga.
Menanggapi kondisi Klapanunggal yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, ia mengatakan kecamatan tersebut baru bergabung ke Dapil II sejak perubahan daerah pemilihan pada 2023. Karena itu, pihaknya berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal.
“Hasil reses tadi membuat kami sangat prihatin. Berdasarkan informasi dari Ketua BK PGRI dan para kepala sekolah, masih banyak sekolah yang kondisinya tidak layak. Selain itu, Kecamatan Klapanunggal yang berpenduduk sekitar 100 ribu jiwa baru memiliki satu SMP negeri. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut hasil reses, tujuh anggota DPRD yang hadir sepakat membentuk tiga tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang dinilai paling mendesak.
Tim pertama meninjau sejumlah sekolah dasar yang menjadi prioritas penanganan, tim kedua mengunjungi SMP Negeri di Klapanunggal, sedangkan tim ketiga meninjau fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas yang dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan peningkatan sarana pelayanan.
Dari hasil kunjungan ke SD Negeri Cikahuripan 1, rombongan DPRD menemukan kondisi sarana belajar yang dinilai memprihatinkan.
“Kondisi meubelair di sekolah ini sudah sangat tidak layak. Bangku dan meja belajar sudah tua, bahkan sebagian merupakan bangku bekas yang didatangkan dari sekolah lain karena sekolah ini sudah bertahun-tahun tidak menerima bantuan meubelair,” ujarnya.
Ia mengaku menerima informasi dari kepala sekolah dan para guru bahwa sekolah tersebut telah sekitar tujuh tahun tidak memperoleh bantuan meubelair dari pemerintah daerah. Kondisi itu menjadi perhatian serius DPRD untuk segera diperjuangkan dalam pembahasan anggaran mendatang.
Menurutnya, hasil reses dan kunjungan lapangan tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD untuk mengawal usulan masyarakat agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan. (EPF)
