BOGOR, INFODESAKU – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, H. Syamsul Hidayat, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Bogor.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kelompok Tani Jaya, Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan itu, Syamsul tidak hanya meninjau kondisi kelompok tani, tetapi juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan warga.
Menurut Syamsul, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak semata-mata berkaitan dengan aspek administrasi. Lebih dari itu, pengawasan harus mampu memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapatkan perhatian serta tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah.
“Kalau usulan masyarakat, saya rasa itu sesuatu yang wajar. Pembangunan di Kabupaten Bogor sudah cukup baik, tetapi ada beberapa persoalan yang memang menjadi domain provinsi. Di situlah provinsi harus hadir dan turut memberikan dukungan,” ujar Syamsul.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan rusak yang dinilai sudah membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Jalan yang kondisinya sudah membahayakan nyawa manusia tentu harus menjadi perhatian. Jangan sampai kita menunggu ada korban terlebih dahulu baru kemudian dilakukan penanganan,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur jalan, Syamsul juga menyoroti ketersediaan air bersih. Kondisi kekeringan di sejumlah wilayah menyebabkan sumber air masyarakat, termasuk sumur, mengalami kekeringan sehingga warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan jaringan pipanisasi maupun bantuan pasokan air bagi masyarakat yang terdampak.
“Ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air dan sumur-sumur mulai kering, pemerintah harus hadir. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui pipanisasi atau dukungan pasokan air,” katanya.
Di sektor pertanian, persoalan irigasi juga menjadi perhatian. Menurutnya, keberadaan infrastruktur irigasi sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian sekaligus memperkuat program ketahanan pangan yang tengah didorong pemerintah.
“Ketahanan pangan tidak bisa hanya berbicara soal produksi. Faktor pendukungnya juga harus diperhatikan, salah satunya irigasi. Kalau irigasinya tidak baik, bagaimana kita bisa mendorong produktivitas pertanian?” jelasnya.
Syamsul menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan dalam memetakan kebutuhan pembangunan berdasarkan kewenangan masing-masing pemerintahan.
Persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, sedangkan kebutuhan yang masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi akan didorong agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.
“Intinya, pengawasan ini bukan sekadar melihat dan mencatat. Kita ingin memastikan persoalan masyarakat terpetakan dengan jelas dan ada tindak lanjutnya. Pemerintah harus hadir, terutama ketika menyangkut keselamatan, kebutuhan dasar, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” pungkas Syamsul.
Laporan : EPF
