BOGOR, INFODESAKU – Sangat ironis masyarakat kabupaten bogor tidak bisa mendapatkan jaminan kesehatan pemerintah daerah (Jamkesda) kabupaten bogor yang seblum terdaftar di DTKS oleh setiap desa untuk warga nya.
Semanjak di berlakukan peraturan bupati bogor nomor 60 tahun 2023 pertanggal 1 Desember 2023 dan di berlakukan pertanggal 1 Maret 2024 masyarakat miskin harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baru dapat di proses dengan ketentuan berlaku, dengan BAB II pragraf 1 tahapan pendataan pendaftaran pasal 2.
Kini warga masyarakat bogor salah satunya ibu Ocah yang tinggal di kp jatake Rt 005 Rw 005 Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibungbulang, bogor. mempunyai anak umur 1 tahun dengan status kepertaan BPJS kesehatan Penerima bantuan (PBI) namanya tidak di tanggung lagi oleh pemerintah.
Pada awalnya hari minggu siang (10/3/24) ibu Ocah panik ketika anaknya sedang kejang-kejang lalu kepanikan pun terjadi sehingga atas nama muhamad aldo di larikan ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Leuwiliang bogor, dengan masuk ruangan nicu. Awalnya pasien mendaftarkan kependaftaran pun mengunakan BPJS kesehatan atau Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) berharap dapat terjaminkan dari salah satunya mengingat keluarga miskin telah di keluarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKKM) oleh pihak kelurahan/desa setempat. Namun ketika data keluarga belum ter input pada DTKS jaminan pun tidak dapat di proses dikarnakan tidak terdaftar di dtks ucap pendamping desa.
Ketika pihak keluarga bersama oleh pihak pendamping desa menghadap pihak kasir, namun pihak kasir rsud mengakakan tidak dapat mengunakan pembayaran dengan jaminan, karena tidak dapat di proses melainkan harus di lakukan pembayaran dengan tunai dengan nominal Rp 7.600.000,- hingga hari ini dan dokter menyatakan sudah di perbolehkan pasien pulang.
Namun dengan kondisi keluarga pasien tidak mampu dan benar-benar miskin dengan berdasarkan surat yang di keluarkan SKTM oleh pihak kelurahan/desa dengan nomor surat 440/2007/07/III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024 untuk permohonan bantuan keringanan pembayaran administrasi atau biaya rumah sakit RSUD Leuwiliang bogor di tolak karena tidak dapat di proses dan harus melakukan pembayaran tunai, ucap pihak manajemen kasir.
Idis salah satu keluarga (kakak kandung/paman pasien) dengan kesanggupan biaya yang sudah berusaha untuk mencari bantuan biaya ke sanak saudara, baik masyarakat, rt, rw dan desa namun pihak RSUD Leuwiliang pun masih belum memberikan kepulangan pasien dengan keterangan untuk berusaha dengan nominal yang sudah di tentukan.
Sementara itu menurutku salah satu anggota dewan komisi IV DPRD Bogor H. Teguh mengakatan kami anggota dewan tidak di libatkan dalam peraturan bupati nomor 60 tahun 2023 yang sudah di buatkan pada 1 Desember tahun 2023, Tentang perbub ini kami dewan tidak di ajak bicara, sosialisasi ke dewan juga tidak ada terang H. Teguh pada keterangan whatsapp, Jumat (08/03/2024).
Di sisi lain Ketua DPC PWRI Bogor Rohmat Selamat SH, M, Kn mengatakan Sangat di bingungkan dengan aturan yang di berlakukan oleh pihak pemerintah kabupaten bogor dengan perbub nomor 60 tahun 2023 sedangkan masyarakat miskin mengapa pemerintah kabupaten bogor lebih memilih jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di bandingkan warga masyarakat di daftarkan ke BPJS penerimaan bantuan iyuran (PBI).
“Bilamana masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah pelanggaran Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Lebih baik bupati Bogor segera dorong Warga Kabupaten Bogor yang memiliki SKTM untuk dimasukkan ke program BPJS yang Gratis PBI atau lebih Urgensi Untuk segera dapat di lakukan ‘Universal Health Converge” (UHC) di wilayah Kabupaten Bogor agar Jaminan kesehatan mengcover seluruh warganya sebagai contoh UHC yang sudah dilakukan wilayah -wilayah di jawa barat lainya sepeti di kota Bogor terkait Jaminan kesehatan warga kota bogor cukup dengan KTP Kota Bogor” ungkap Ketua PWRI
Sebagaiman amant undang undang Pasal 28 H Undang Undang 1945 setiap orang berhak mendapatkan Lingkungan hidup yang baik dan Sehat serta berhak mendapatkan kesehatan. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UU nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU HAM.
Dibidang kesehatan, Pasal 7 UU Kesehatanmenyatakan bahwa pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 9 UU Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah Bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bentuk upaya Negara dalam memberikan Pelayanan kesehatan yaitu dengan meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rohmat Selamat SH MKn ketua PWRI Bogor minta segera Cabut PERBUB No 60 Tahun 2023 kerena Acuan dari PERBUB ini adalah DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Bukan Lagi hanya SKTM yang mana SKTM bisa di dapatkan dari Kepala Desa, Namun setelah berlakunya PERBUB No 60 Tahun 2023 pertanggal 1 Desember 2023 yang menjadi acuan untuk bisa mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah DTKS.
“Berlakunya PERBUB ini sangat disayangkan terlalu tergesa-gesa dan kurang sosialisasi yang bisa mengakibatkan warga miskin tidak dapat mengakses JAMKESDA jika belum terdaftar di DTKS” ujar Rohmat. (Hdr).