LAMSEL, INFODESAKU – Kementerian Agraria dan Tata Ruang l/ Badan Pertanahan Nasional ( ATR,/BPN) melalui pertanahan Kabuoaten lampung selatan Menggelar , Gerakan Sinergi Reforma Agraria yang dilaksanakan di balai Desa Bulok,Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan , 22/4/2024.
Kegiatan yang di hadiri oleh Staf Ahli Bupati Bid Keuangan, kadis koperasi dan UKM, Kadis peternakan & keswan, kadis Perindag, kadis ketahanan Pangan, Seto Apriadi, S.ST.M.H kepala Kantor Pertanahan Kab Lampung Selatan, kadis perkim, kadis kominfo, kabag Tata pemerintahan, M.Nur Sekcam Kalianda, Samsuddin Kades Bulok dan seluruh Aparatur desa Bulok.
Muhammad Nur.SE Sekcam Kalianda yang mewakili Camat Kalianda mengatakan, Pemerintah Kecamatan Kalianda mengucapkankan Tetima kasih kepada pimpinan H.Nanang Emanto Bupati lampung selatan, yang sudah melakukan Gerakan Sinergi yang khususnya Di Desa Bulok,” ucap M.Nur
Ini sangat bermanfaat, untuk menyatakan Momen inilah Legalitas kepemilikan tanah, walau sertifikat belum ada, belum kita katakan pemilik resmi, tapi hari ini sudah dilaksanakan dan kegiatan ini gratis, tampa di pungut biaya apapun, salah satu sumber manfaat Desa Bulok,” terang M.Nur
Harapan kami kedepannya, bisa lebih banyak lagi , karena memang saya rasa masih banyak masyarakat yang belum memiliki legalitas kepemilikan tanah” papar M.Nur Sekcam kalianda.
Hal senada di sampaikan oleh Samsudin Kades Bulok , ” mewakili seluruh masyarakat Desa Bulok mengucapkan tetima kasih dengan adanya Gerakan Sinergi Reforma Agraria Tahun 2024 ini, “Ucap Samsuddin Kades Bulok.
Ini sangat membantu bagi masyarakat yang belum mempunyai skill dalam bidang usaha baik itu kelas kecil ataupun menengah, Reforma Agraria ini juga memperkecil permasalahan di pertanahan di antara warga kami, terutama desa Bulok, dengan adanya program ini jelas hak kepemilikan tanah tersebut jelas secara Hukum,” ungkap Kades Bulok.
Mewakili seluruh Masyarakat Desa Bulok mengucapkan Terima kasih dari pemerintah pusat melalui pak menteri yang mendukung ke daerah gubernur dan provinsi, kecamatan, desa sehingga masyarakat dan rakyat indonesia merasakan begitu penting sertifikat tanah hak milik masyarakat itu sendiri,” tutupnya.
Laporan : Beddi Rizal