LAMSEL, INFODESAKU – Ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan mulai menerima Bantuan Pangan Komoditi Beras untuk alokasi tiga bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
Penyaluran bantuan tersebut dipusatkan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Jumat (11/9/2026).
Program tersebut merupakan bantuan pangan yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI bersama Perum BULOG. Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, penyaluran beras juga ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta membantu stabilisasi harga pangan di tengah ancaman El Nino dan kemarau panjang.
Penyaluran di Desa Pisang tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., dan Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hadir Wakil Bupati M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., Sekretaris Daerah Supriyanto, S.Sos., Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si., serta Kepala Staf Kodim 0421/Lamsel Mayor Inf. Adi Hartono.
Sementara dari unsur legislatif tampak hadir Anggota DPRD Provinsi Lampung M. Hazizi serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Widodo dan Rusdianti.
Kehadiran jajaran legislatif dan unsur Forkopimda tersebut menjadi bagian dari pengawalan serta pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan diterima masyarakat tanpa potongan.
Kegiatan diawali dengan penampilan tari Sigeh Pengunten, kesenian khas Lampung. Di dalam gudang KDMP Desa Pisang terlihat ribuan karung beras kemasan 10 kilogram yang telah disiapkan untuk didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Lampung Selatan.
Menko Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah berupaya memastikan masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, tidak semakin terbebani oleh harga kebutuhan pangan.
Menurutnya, penyaluran untuk tiga bulan sekaligus dilakukan agar distribusi bantuan lebih efektif.
“Alhamdulillah stok beras di BULOG aman. Kita salurkan tiga bulan sekaligus supaya efektif. Titip ke Pak Wabup, Pak DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim. Kawal sampai ke desa. Jangan ada yang main-main,” tegas Zulkifli Hasan.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada KPM sesuai ketentuan.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, beras yang disalurkan dalam program bantuan pangan tersebut berasal dari hasil penyerapan gabah petani dalam negeri.
“Beras ini dari petani kita sendiri. Kualitasnya premium. BULOG siap distribusikan sampai ke pelosok dengan dukungan TNI-Polri dan pemerintah daerah,” katanya.
Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar menyambut positif penyaluran bantuan tersebut. Ia menyebut bantuan beras tiga bulan sekaligus sangat berarti bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.
“Ini bantuan sangat berarti untuk masyarakat Lamsel. Kami Pemkab bersama DPRD Provinsi dan DPRD Lamsel akan pastikan tidak ada potongan dan keterlambatan,” ujarnya.
Senada, Anggota DPRD Provinsi Lampung M. Hazizi menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan dengan turun langsung ke lapangan.
“Kami DPRD Provinsi akan cek ke lapangan. Bantuan ini hak rakyat. Harus 100 persen diterima utuh,” tegasnya.
Pengawasan juga akan dilakukan jajaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Anggota DPRD Widodo dan Rusdianti menyatakan siap melakukan monitoring hingga tingkat desa untuk memastikan tidak terjadi pungutan liar dalam proses penyaluran.
“Jangan sampai ada pungli. Ini program dari Bapak Presiden melalui Menko Pangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan bersama Kasdim 0421/Lamsel Mayor Inf. Adi Hartono memastikan unsur TNI-Polri siap mengawal proses distribusi bantuan.
“Kami siap kawal dari gudang sampai ke titik distribusi terakhir agar aman dan tertib,” kata Kapolres.
Dengan penyaluran alokasi tiga bulan sekaligus, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan seluruh KPM di wilayahnya dapat menerima bantuan pangan tersebut secara tuntas sebelum akhir September 2026.
Pemerintah daerah bersama jajaran terkait juga diminta memastikan proses distribusi berjalan transparan, tepat sasaran, tanpa potongan, serta sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerima.
Laporan : BR
