BOGOR, INFODESAKU – Ratusan warga Kampung Cipicung, Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, menggelar aksi blokade akses jalan menuju lokasi proyek pembangunan Bendungan Cibeet, Kamis (12/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus penyampaian aspirasi masyarakat atas keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian pembebasan lahan.
Dalam aksi tersebut, warga berkumpul di akses jalan menuju lokasi proyek dengan memasang penghalang serta membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan dan pernyataan sikap masyarakat.
Deni, selaku perwakilan masyarakat Kampung Cipicung, menegaskan bahwa pembangunan Bendungan Cibeet merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Karena itu, pihaknya meminta pemerintah, khususnya kementerian terkait, bertanggung jawab atas persoalan yang hingga kini dirasakan masyarakat.
Menurutnya, sejumlah pejabat pemerintah bahkan anggota Komisi V DPR RI dan Wakil Menteri disebut telah melakukan kunjungan ke lokasi. Namun, hingga saat ini masyarakat masih menunggu kepastian realisasi pembayaran uang ganti kerugian.
“Sudah berapa banyak pejabat yang datang ke sini? Bahkan, kalau tidak salah Komisi V DPR RI juga sudah datang. Kami juga pernah mendengar Wakil Menteri datang. Lantas, siapa lagi yang harus datang agar pembayaran uang ganti kerugian ini bisa segera direalisasikan? Apakah harus menterinya sendiri yang datang membawa uang untuk membayar hak masyarakat?” ungkap Deni.
Ia menegaskan, masyarakat tidak ingin dipusingkan dengan berbagai persoalan birokrasi. Warga hanya menginginkan kepastian pembayaran yang diharapkan dapat direalisasikan pada November ini atau paling lambat sebelum akhir 2026.
“Yang kami inginkan sederhana. Masyarakat Kampung Cipicung berharap pembayaran uang ganti kerugian dapat diselesaikan bulan ini, atau paling lambat masih dalam tahun ini,” tegasnya.
Deni juga mempertanyakan proses verifikasi dan administrasi yang dinilai terlalu lama. Pasalnya, persoalan tersebut menurutnya sudah berlangsung berbulan-bulan, bahkan mendekati satu tahun.
“Kalau alasannya masih proses verifikasi, kami mempertanyakan mengapa dalam kurun waktu satu tahun proses verifikasi tersebut belum juga tuntas. Begitu pula terkait anggaran, sebab pembebasan lahan tentunya sudah melalui perencanaan anggaran pemerintah,” lanjutnya.
Ia menambahkan, masyarakat sebenarnya telah menunjukkan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah dengan bersedia melepaskan tanah dan tempat tinggal mereka, meskipun keputusan tersebut bukan perkara mudah.
Bahkan, hingga kini sebagian warga mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana kelanjutan tempat tinggal maupun usaha mereka setelah tanahnya dibebaskan.
Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib masyarakat terdampak. Mereka juga meminta agar aspirasi tersebut dapat disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk turut membantu mendorong penyelesaian persoalan pembayaran ganti kerugian.
Sementara itu, Camat Cariu, Pardi, menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran uang ganti kerugian dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kelengkapan dokumen hingga kendala administrasi.
Menurutnya, terdapat sejumlah warga yang nominal ganti kerugiannya sudah keluar, bahkan telah menerima pembayaran dan menjalani proses validasi. Namun, dalam prosesnya masih ditemukan sejumlah kendala administrasi yang harus diselesaikan.
“Hal tersebut saat ini sedang diselesaikan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar proses pembayaran uang ganti kerugian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Pardi.
Pardi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah mendukung pelaksanaan pembangunan Bendungan Cibeet sebagai salah satu program pemerintah.
Ia berharap masyarakat dapat memahami proses penyelesaian yang sedang berjalan, mengingat persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan koordinasi antara seluruh pihak terkait.
“Kami mengapresiasi masyarakat yang selama ini telah mendukung program pembangunan pemerintah, khususnya pembangunan Bendungan Cibeet. Mengingat adanya berbagai persoalan yang perlu diselesaikan, tentu dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dari seluruh pihak terkait. Kami berharap masyarakat dapat memahami proses yang sedang berjalan dan tetap bersabar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pardi menegaskan bahwa pihaknya bersama Kapolsek tidak tinggal diam dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Pemerintah kecamatan akan berupaya memfasilitasi komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar tuntutan warga dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami akan memfasilitasi dan mengomunikasikan persoalan ini dengan seluruh pihak terkait agar aspirasi dan tuntutan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti serta menemukan penyelesaian,” pungkasnya. (EPF)
