SUKABUMI, INFODESAKU – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya mencari dukungan dan bantuan melalui berbagai sumber, khususnya melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dilakukan untuk pembenahan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sukabumi yang sejalan dengan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang ke 4 yaitu Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Salah satu program yang sedang dijalankan adalah kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (APBD Provinsi) yang di gelontorkan langsung (transper) ke desa-desa oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adapun Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya memfasilitasi proses kelengkapan berkas administrasi yang menjadi persyaratannya melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukabumi.
“Alokasi anggaran yang akan di realisasikan adalah untuk seluruh Desa di Kabupaten Sukabumi sebanyak 381 Desa dI 47 Kecamatan dan alhamdulillah untuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun ini ada indikator yang jelas, selain harus ada Gambar dan RAB juga harus ada pengesahan dari Instansi yang berwenang dan atau PU Wilayah yang membidangi infrastruktur sebagai standar kualitas hasil pekerjaan, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ade Setiawan. Senin, (16/7).
Di akui Kadis DPMD Kabupaten Sukabumi, bahwa bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat ini memang belum bisa menuntaskan permasalahan infrastruktur di seluruh desa, mengingat luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang begitu luas, sementara sasaran bantuan keuangan baru satu desa satu kegiatan sesuai dengan usulan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang tertuang dalam RKPDesa dan APBDesa Tahun 2018.
“Sampai dengan saat ini, yang sudah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, jalan lingkungan, TPT, drainase, Irigasi desa, jembatan desa, pasar desa, sarana prasarana air bersih masyarakat dsb sesuai skala prioritas sudah hampir di setiap kecamatan mulai di realisasikan,” tambahnya.
Ade Setiawan pun menjelaskan bahwa Pemberian Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Perdesaan ini merupakan stimulan dalam rangka untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat Desa terlebih hal ini bisa meningkatkan Kapasitas dan kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam megelola dan mendukung pembangunan Desa hingga terus aktif bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan di wilayahnya.
Lapora:
BA/HS