BOGOR, INFODESAKU – Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama fokus pada upaya menutup defisit anggaran. Menurut Ade Yasin, pada rancangan perubahan APBD masih terdapat defisit sebesar 794 miliar 19 juta rupiah. Hal tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Cibinong, Senin (27/9/2021).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhamad Romli. Hadir pula pada rapat tersebut, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, jajaran Anggota DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam pembahasan RAPBD nanti, diharapkan eksekutif dan eksekutif dapat bersama-sama fokus pada upaya menutup defisit dari pengurangan belanja aparatur. Misalnya belanja perjalanan dinas, belanja ATK, belanja beton, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan, serta belanja operasional aparatur lainnya,” ungkap Ade.
Ade menjelaskan, laporan penerimaan pendapatan daerah yang diperkirakan sebesar 6 triliun 759 miliar rupiah, diusulkan untuk ditingkatkan menjadi 7 triliun 762 miliar rupiah. Terdapat peningkatan sebesar 1 triliun 3 miliar rupiah atau 9,18% dari rencana semula. Kenaikan pendapatan daerah tersebut, disertai oleh kenaikan pada belanja daerah, baik pada komponen belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga maupun belanja transfer.
Dengan demikian secara keseluruhan wisata belanja daerah yang semula menjadi 689 miliar rupiah, pada perubahan APBD yang diusulkan untuk ditingkatkan sebesar 1 triliun rupiah atau naik 16,18 %, sehingga total belanja daerah pada Perubahan APBD sebesar 8 triliun 933 miliar rupiah,” jelas Ade.
Selanjutnya, Ade Yasin dijelaskan, adapun kenaikan tersebut, antara lain sebagai akibat dari: pengalokasian iuran jaminan kesehatan untuk kepala desa, perangkat desa, PNSD dan tenaga OS, pengalokasian kekurangan insentif tenaga kesehatan dan tambahan penghasilan pegawai rumah sakit, perhitungan ulang pada komponen belanja pegawai, dan penyesuaian kebutuhan anggaran untuk gaji Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) bagi guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan di daerah, defisit belanja daerah tersebut harus ditutup oleh pembiayaan netto sehingga pada rancangan perubahan APBD masih terdapat defisit sebesar 794 miliar rupiah,”nya.
Bupati Ade Yasin menambahkan, kami berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD dapat menerima rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang telah kami sampaikan, untuk dibahas di tingkat badan anggaran.
Wakil Ketua DPRD, Muhamad Romli mengatakan, karena defisitnya tinggi, maka DPRD juga akan melakukan hal yang sama, yakni efisiensi perjalanan dinas, belanja ATK, belanja belanja, belanja penggandaan, belanja makan minum, belanja sewa tempat, belanja pemeliharaan, serta belanja operasional aparatur lainnya. Kita sama-sama berupaya untuk menutupi defisit anggaran.
“Kemudian, dalam pembahasan nanti, kita akan melihat dari masing-masing SKPD, anggaran kegiatan yang tidak mendesak maka kita akan turun untuk menutup defisit. Mudah-mudahan dalam beberapa hari kedepan, ketemu mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas, sehingga harapannya angka defisitnya menjadi nol,” kata Muhamad Romli.
Selanjutnya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap, dalam waktu tiga sampai empat hari, dalam pembahasan RAPBD ini solusinya bisa ketemu, seperti yang telah disampaikan Bupati Bogor ada beberapa anggaran yang harus turun karena kondisinya defisit.
Idealnya yang namanya pendapatan dan belanja harus seimbang tidak boleh sampai defisit. Semoga dalam tiga hari kedepan, dalam pembahasan kita bisa menemukan mana yang masuk skala prioritas mana yang belum masuk prioritas, yang belum prioritas terpaksa kita drop dulu.
Laporan : Red/DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR