GARUT, INFODESAKU – Bagai Makan Buah Simalakama. Pribahasa tersebut sangat cocok bagi Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Garut saat ini. Pasalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi buah simalakama bagi Pemerintah Desa karena target PBB harus lunas dibayarkan ke Pemda setiap tahunnya, sementara dari masarakat atau wajib pajak tidak masuk 100%, ditambah dengan Surat Pemberitahuan Pajar Terhutang (SPPT) yang ganda atau yang tidak dikenal nama wajib pajaknya. Selasa, (06/02).
Hal tersebut dipengaruhi kurangnya Efektivitas Penerimaan PBB terhadap Dana Perimbangan Daerah Kabupaten Garut (Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Garut). Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu menjalankan roda pemerintahan dan membangun daerahnya secara mandiri, melalui Otonomi seluas-luasnya, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk mewujudkan kemandirian tersebut, pemerintah daerah berusaha meningkatkan dan menggali sumber-sumber keuangan baru, karena sumber-sumber yang ada ataupun Subsidi dari pusat belum mencukupi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan efektivitas penerimaan dari pajak, karena perpajakan merupakan sektor penerimaan yang kondisinya Dinamis sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonominya.
“Untuk melunasinya ya terpaksa kami menggunakan dana talang yang didapat dengan nganjuk ngahutang (pinjam sana pinjam sini/red), kalau tidak lunas kami mendapat penekanan dari camat agar segera melunasinya,” keluh salah seorang Sekretaris Desa yang tidak mau disebutkan namanya.
Menanggapi hal tersebut Kabid Pemerintah Desa, Asep Mulyana merasa bingung karena dirinya juga sebagai orang lapangan merasakan benar dilema PBB ini sewaktu menjabat Lurah.
“Memang benar kenyatan dilapangan seperti itu, meski PBB itu kewajiban wajib pajak tapi selalu menjadi beban desa, padahal tugas desa hanya sebagai pembantuan,” paparnya.
Asep Mulyana juga menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan keluhan pemerintah desa kepada pimpinan.
“Kami sudah menyampaikan keluhan ini, untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan kepada pimpinan.” pungkasnya.
Laporan: BHEGIN