BOGOR, INFODESAKU – Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju. Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan IPB University.
Hal tersebut dikatakan Ade Yasin pada wisuda Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor angkatan pertama, di Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, Rabu (9/2). Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, Rektor IPB University, Arif Satria, Kepala LPPM IPB University, Ernan Rustiadi, Stafsus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Irjen Pol. Sang Made Mahendra, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, para Dekan, para wakil LPPM IPB, dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor.
Bupati Ade Yasin menyebutkan, hari ini sebanyak 120 orang aparatur desa di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 orang operator sosial, menjadi pelopor sebagai wisudawan Sekolah Pemerintahan Desa angkatan pertama. Setelah selama 6 bulan mulai dari Juli hingga Desember mengikuti pembelajaran.
“Rencananya tahun 2022 kita akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti oleh 55 desa terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial,” terang Ade.
Ade menambahkan, namun saya sudah sarankan kepada Kepala Dinas agar ke depan setiap tahunnya dibuat 2 angkatan, yang penting harus ada keinginan dari para kepala desa dan perangkatnya agar mereka mau terus mengembangkan kapasitasnya demi mengikuti perkembangan digital.
“Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban,” ujar Ade.
Ade Yasin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.
“Semoga para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Ade Yasin.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif. Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial.
“Untuk itu kami akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini, kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB. Akan kami tindaklanjuti bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia,” ungkap Yusharto.
Ia melanjutkan, pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan kemampuan penguasaan teknologi menurut kami ini penting, karena dalam Perpres 23 tahun 2020 akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dari kota dengan skala 1:50.000, untuk 2021 itu kita punya target sekitar 10 provinsi, 2022 ada 12 provinsi, dan 2023 ada 11 provinsi. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi pelopor.
Selanjutnya, Rektor IPB University, Arif Satria menerangkan, IPB University bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa. Kita kembangkan upaya pembekalan selama 6 bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa, dan mampu untuk membuat peta digital desa.
“Masalah desa adalah masalah data, bagaimana kita membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa. Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” terang Arif.
Arif menambahkan, kalau perencanaan akurat, maka pembangunan akan berjalan lebih baik. Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa.
Laporan : RED