LAMSEL, INFODESAKU – Asosiasi Pemerintaha Desa Seluruh Indonesia ( APDESI ) dan ketua forum kepala desa dari 24 kecamatan se Lampung timur mengadakan pertemuan membahas tentang Pilkades serentak yang menimbulkan polemik dan berbagai asumsi di masyarakat. Pertemuan para kades dan ketua APDESI Guna Wijaya bertempat di Balai Desa Braja asri, kecamatan way Jepara Lampung timur,Selasa (31/1/2023).
Untuk membahas pernyataan Bupati Lampung timur Dawam Raharjo yang masih menimbang dan mempertimbangkan kapan Pilkades serentak akan di gelar yang ia sampaikan saat rapat dengan forkopimda pada Senen ,30/1/3023 kemaren.Saat di konfirmasi awak media ,
Guna Wijaya kepala desa labuhan Maringgai yang juga Ketua Dewan Pengurus Cabang APDESI Lampung timur dalam pertemuan ini mengatakan,sebelum nya sebagai pengurus APDESI bersama teman- teman kepala desa lain berusaha menemui Bupati Lampung timur ,untuk membahas persoalan Pilkades ,namun tidak ada resfon.
“Kita sudah mengirim pesan melalui whaatshaap ke pribadi bupati Dawam Raharjo sampai hari ini tidak ada jawaban hanya di lihat saja,.” Jelas Guna Wijaya.
Guna Wijaya menegaskan pada pertemuan kali ini seluruh kepala desa sepakat akan mendesak Bupati Dawam Raharjo segera membuat kebijakan regulasi pemilihan kepala desa serentak untuk 112 Desa yang masa jabatan nya sudah berakhir pada tahun 2023 ini.
“Jajaran pengurus APDESI sudah berusaha ke kementrian Dalam Negeri untuk meminta kejelasan Pilkades serentak hasilnya sudah jelas di tembus kan ke pemerintah setempat, selanjut nya juga pengurus abdesi sudah berkordinasi dengan DPRD Lampung timur dan jawaban nya sudah jelas di Anggarkan dalam APBD tahun 2023 untuk 112 desa yang masa jabatan nya berakhir tahun 2023 ini. artinya penjelasan ini menjadi dasar kita semua untuk mendesak Bupati Dawam Raharjo dan pemerintah kabupaten Lampung timur untuk menggelar Pilkades serentak tahun 2023 untuk 112 desa” jelas Guna Wijaya.
Di tempat yang sama wakil ketua DPC APDESI Lampung timur Delly sulthoni sang jaya yang juga kepala desa pasar Sukadana mengatakan, pertemuan ini harus menemukan kesepakatan untuk menentukan langkah selanjut nya jika Bupati Dawam Raharjo dan pemerintah kabupaten tidak ada jawaban tentang Pilkades tahun 2023″ imbuhnya.
Senada Imansyah kepala desa labuhan ratu danau kecamatan way Jepara dan Edi Prayitno kades Gunung mekar kecamatan Jabung ,dalam usulan nya” pertemuan ini hsecepat nya harus di desak Bupati Lampung timur Dawam Raharjo mengeluarkan kebijakan regulasi pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dan harus di gelar.
“Jika tidak ada jawaban kita harus lakukan aksi damai unjuk rasa kerahkan semua Aparat desa biar masyarakat mendatangi kantor Bupati mendesak Bupati Dawam Raharjo agar segera memberikan jawan terkai Pilkades serentak untuk 112 desa yang merasa jabatan nya berakhir pada tahun 2023 ini,” tegas mereka.
Laporan : Ridwan.