BOGOR, INFODESAKU – Sebagai upaya membantu program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal pendistribusian bantuan provinsi kepada keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) dan data terpadu kesejahteran sosial (DTKS) karang taruna menjadi garda terdepan dalam hal pendistribusian logistik kepada masyarakat.
Dengan selesainya pembagian tahap 1 dan tahap 2 yang telah didistribusikan ada kekecewaan yang ditimbulkan. Seperti karang taruna panca yoda di tenjolaya yang merasa tidak adanya transparansi terkait pengelolaan biaya oprasional yang di berikan pemprov jabar.
Sony Arwan selaku ketua mengatakan, bahwa kami tidak mengetahui adanya biaya operasional tersebut sehingga kami hingga akhir pendistribusian tahap 2 selesai tidak pernah menerima biaya tersebut sepeserpun.
“Dalam penyaluran bantuan tersebut tidak adanya transparansi dalam anggaran operasional, dari tahap awal hingga akhir pendistribusian kami tidak menerima anggaran sepeserpun,” ucapnya.
Sementara Hilman Sofyan selaku sekertaris menambahkan, bahwa kami selalu berperan aktif dalam perihal membantu pendistribusian bantuan sosial provinsi langsung kemasyarakat namun disayangkan.
“Kita selalu peran aktif di garda terdepan dalam penyaluran bantuan tersebut namun adanya oknum-oknum yang memanfaatkan momentum seperti ini sehingga menyebabkan adanya kebocoran anggaran oprasional sehingga kawan-kawan ditingkat desa tidak mengetahui hal tersebut,” tungkasnya.
Masih kata Sony lebih lanjut, kami menekankan bahwa kami karang taruna pancayoda menuntut transparansi kepada kordinator pendostribusian kecamatan tenjolaya dan pihak terkait lainnya.
“Kami dari Karang Taruna Pancayoda menekankan kepada pihak Kecamatan Tenjolaya maupun pihak terkait untuk lebih transparan terkait anggaran, jangan sampai momentum seperti ini dijadikan keuntungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” pungkasnya.
Laporan : Firman/IES