GARUT, INFODESAKU – Ada tiga desa di Kecamatan Cibiuk yang akan menggelar pesta demokrasi enam tahunan (Pemilihan kepala desa) salah satunya Desa Cibiuk Kaler. Mengingat masih dalam situasi vandemi maka pemilihan kepala desa (Pilkades) dilaksanakan berbeda dengan Pilkades sebelumnya dimana pemungutan suara yang dulu dilaksanakan perdusun maka atas dasar pertimbangan Protokol kesehatan pemungutan suara akan dilaksanakan di tiap-tiap RW dengan batas maksimal 500 hak pilih per TPS. Hal itu membuat Sekretaris Desa Cibiuk Kaler Indra Solehudin khwatir terjadi konflik sosial dimasyarakat. Jum’at, (05/02).
Lebih lanjut Indra mengungkapkan jika pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan per RW atau TPS khwatir terjadi konflik sosial, karena suasana atau suhu politik Pilkades lebih panas dan sensitif dibanding Pemilu atau Pilkada, hal itu terjadi karena gesekan antar pendukung tidak ada batas dan fantisme pendukung terhadap calonnya sangat tinggi.
“Setiap menjelang atau sesudah Pilkades pasti ada perselisihan antar pendukung yang mengarah kepada kekerasan, bahkan sampai ada warga yang putus silaturahmi dengan sodaranya dan tidak saling kenal lagi sampai sekarang gara-gara beda dukungan calon kepala desa”, ungkap Indra saat ditemui di ruang kerjanya.
Indra juga menuturkan dulu saja ketika pemungutan suara dilaksanakan per Dusun dan dilaksanakan di satu tempat Panitia Pilkades kewalahan dalam mengatur dan mengamankan pemilih, sehingga terjadi gesekan antar pendukung calon dan menimbulkan perselisihan hingga sekarang.
“Pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di tiap-tiap RW atau TPS itu bisa memicu konflik sosial antar kampung terlebih jika di kampung atau RW tersebut calonnya kalah maka RW akan jadi objek kekecewaan para pendukung calon”, paparnya.
Indra berharap Panitia Pilkades tingkat kabupaten, Dinas terkait dan Bupati agar meninjau kembali rencana pemungutan dan penghitungan suara per RW atau TPS demi kesuksesan dan keamanan lingkungan sesudah maupun sebelum Pilkades.
“Kami mohon kepada pemerintah agar dipertimbangkan kembali rencana tersebut, selain berpotensi konflik sosial personil keamanan pun tidak akan mencukupi untuk ditugaskan ditiap TPS”, pungkasnya.
Laporan : Bhegin