SUKABUMI, INFODESAKU – Dampak dari ketidak seriusannya Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sukabumi terkait pelaporan Vidio Viral Oknum Apdesi yang terjadi pada tanggal 24 november 2020 lalu, di depan gedung kantor DPMD Kabupaten Sukabumi. Menyebabkan efek kumulatif atau efek domino yg sangat besar terhadap para kepala desa yg lainnya.
“Hampir puluhan kepala desa kini terjaring kasus hukum dan sebagian sudah di tahan dan mendekam di balik jeruji besi, ini karena para aktivis media dan lsm yang geram karena leporannya merasa tidak di tanggapi dengan serius dan tegas” kata,Tim PENAMAS Freddy dan kawan-kawan, Kamis (11/02/2021).
Sehingga menurutnya, hal itu menyebabkan seruan kekompakan dalam menyikapi segala jenis kasus yang dilakukan oleh para oknum kades di desanya masing-masing, selain kasus kepala desa para aktivis juga membongkar kasus dinas lainnya yang terjebak dalam kubangan lembah koruptor yaitu Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Sukabumi, diduga telah melakukan kegiatan fiktip terkait pengadaan banner dan striker yang merugikan Negara sekitar Rp 400.000.000,.- kami rasa itu semua bersumber dari adanya kasus ujaran kebencian di vidio viral oknum Apdesi Ojang Apandi yang tidak kunjung selesei di ranah hukum polres sukabumi.
Dalam kasus ini kata Tim PENAMAS, menyebabkan beberapa kasus lain nya di tiap instansi satu persatu di bongkar oleh teman-teman MEDIA dan LSM terutama kasus di desa. Menyikapi hal tersebut, kami para aktivis media dan lsm di sukabumi serentak akan membongkar kasus kasus para oknum kades nakal Tampa kompromi, kami setiap hari investigasi di lapangan demi terciptanya Sukabumi yang bebas praktek KKN dan sekaligus mengembalikan marwah MEDIA dan LSM yang di katakan selalu mengobok-ngobok kepala desa. Maka dari itu kami sekarang semua serempak bersama-sama ingin membuktikan bahwa kami bukan mengobok ngobok namun pada kenyataannya terbukti sekarang ini banyak sekali puluhan kepala desa tersandung kasus hukum.
“Kasus pemangkasan BLT-DD di berbagai desa akan segera di ungkap ke publik, sekarang kami sudah mendapatkan jawabannya, bahwa ketika kami di jegal dan di katakan mengobok ngobok desa pada saat monitoring anggaran negara, itu di dasari oleh adanya dugaan korupsi yang sedang melanda desa-desa oleh oknum para kades, mereka para oknum kades seolah tidak ingin terbongkar belangnya dalam melakukan aksi nya yang merugikan uang rakyat,” pungkas Tim PENAMAS.
Laporan : Rudi T