BOGOR, INFODESAKU – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar Reses Masa Persidangan III 2021-2022 di Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Selasa (19/7).
Para wakil rakyat tersebut paling banyak menerima aduan dalam sektor pendidikan.
Reses di Aula Kantor Kecamatan Babakanmadang itu dipimpin langsung Rudy Susmanto dari Partai Gerindra yang sekaligus menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
Reses Dapil I ini juga dihadiri KH Agus Salim (PKS), Teguh Widodo (PKS), Ade Sanjaya (Demokrat, Arif Abdi (PAN), Fakhru Rizal (Golkar), Agus Salim (Gerindra), Kukuh Sriwidodo (Gerindra) dan Ferry Roveo Checanova (PPP).
Pada pelaksanaan reses di Babakanmadang, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil I ini menerima banyak aspirasi, khususnya dalam bidang pendidikan.
Seperti jumlah sekolah negeri yang kurang, hingga ketidaklayakan fasilitas penunjang sekolah yang ada.
“Tadi seperti di SDN 1 Karang Tengah itu, kami mendapat aduan tentang ruang kelas yang cuma delapan, tapi muridnya 200 orang lebih. Mebeler juga sudah dari tahun 85 yang layak cuma tinggal 20-40 unit saja. Ini akan kita dorong ke eksekutif,” kata Rudy Susmanto.
Selain itu, para wakil rakyat itu juga menerima aduan mengenai minimnya jumlah SMPN dan SMAN di Babakanmadang.
Sehingga, ujarnya, banyak warga yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri, terlebih dengan sistem zonasi seperti saat ini.
“Ada usulan untuk membangun satu SMPN dan SMAN di Babakanmadang ini. Kami akan prioritaskan, tapi kami juga minta camat dan kepala desa memastikan status lahannya. Jangan sampai program sudah masuk, tapi lahannya belum siap,” tandas Rudy.
Rudy juga mengungkapkan, beberapa aspirasi masyarakat dalam reses tahun lalu telah terealisasi, seperti pembangunan Puskesmas Cijayanti yang dimulai Agustus 2022 hingga pembangunan Jalan Bojongkoneng yang kini sedang proses lelang.
“Untuk puskesmas itu, tadi ada usulan lagi dari kepala puskesmas untuk pengadaan mebelernya. Karena sudah kuno. Jadi kita tampung, mudah-mudahan bisa masuk di perubahan, kalau tidak kita dorong di APBD 2023,” tegasnya.
Laporan : EPF