LEBAK, INFODESAKU – Bertempat di Aula Serbaguna Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Bidang ( Rekorbid ) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Triwulan Satu bersama jajaran Sekertaris Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dimas DPMD kabupaten Lebak, Drs H.Babay Imrony,M.Si, yang diwakili oleh Kabid Bina Pemdes, Firman Arif Hidayat S.STP didampingi oleh Kasi Penyelenggaraan Pemdes,TB. Mokh Bakhrum Almuhith S.Sos, serta diikuti oleh Dua Puluh Delapan Sekmat dan Dua Puluh Delapan Kasi Pemerintahan Kecamatan se Kabupaten Lebak. Jum’at, (13/02) lalu.
Dalam sambutannya Kadis DPMD yang dibacakan Kabid Bina pemerintah desa Firman menjelaskan Rakorbid Triwulan Satu tersebut ada Tiga program yang dibahas, diantaranya pelaksanaan penyampaian laporan penyelenggaraan pememerintahan desa (LPPD) kepada Bupati melalui Camat, penyampaian laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD serta pelaksanaan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu dan evaluasi data perkembangan serta potensi desa/ Kelurahan yang dilakukan melalui entry data pada website kemendagri.
“Dengan rapat koordinasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini diharapkan dapat dijadikan ajang kontrol Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebak,” jelasnya.
Lebih lanjut Firman mengatakan, mengingat dengan kewenangan dan Kewajiban yang harus dilakukan Desa sesuai amanat UU 6 Tahun 2014 beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Desa,Kementerian Keuangan dan Kementerian2 yang lain,yang mengatur dalam tatanan teknis,serta Program Ibu Bupati Lebak Hj.Iti Octavia Jaya Baya,sehingga Desa merupakan sebuah Lokus Program Pembangunan Negara, sudah tentu selaku Pembina Desa ( Pemkab beserta Camat ) harus lebih menyingsingkan lengan baju dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengawasan.
” Demi terciptanya Pemerintahan Desa yang Baik (Good Governance Villages) dan Pemerintahan Desa yang Bersih (Clean Governance Villages),” pungkasnya.
Laporan : Rai Kusbini