CIMAHI, INFODESAKU – Bawaslu Kota Cimahi menyatakan Siap jika Pilkada di gelar tahun 2022, Kesiapan Bawaslu hadir bersama Forum Wartawan (Forwatch) Kota Cimahi dengan bincang santai melalui Audio Streaming Forwatch yang beralamat di jalan HMS Mintaredja Baros Cimahi.
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) hadir tidak saja menyatakan kesiapannya, namun hadir dengan membawa peranan dan fungsi tugas Bawaslu untuk bisa disampaikan kepada Masyarakat Kota Cimahi melalui Forwatch yang didalamnya tergabung beberapa Media di Kota Cimahi.
Tidak saja datang ke Sekretariat Forwatch, namun kedatangan Bawaslu juga dilakukan ke beberapa Stakeholder yang ada di Kota Cimahi
Seperti yang diamanatkan UU No. 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu selain melakukan pengawasan pemilu juga berperan untuk melakukan pencegahan, supaya tidak terjadi pelanggaran oleh Kandidat peserta Pemilu, kendatipun terjadi, maka kami akan gencar melakukan sosialisasi terkait aturan main pemilu kepada semua unsur masyarakat termasuk ASN.
Dan apabila “keukeuh” (tetap melakukan pelanggaran ) maka akan ditegaskan bersama penindakan pelaporan dengan bukti kuat yang nantinya atuhnya pada sanksi pelanggaran administratif, kode etik bahkan sampai ke pelanggaran Pidana,
Hal tersebut disampaikan Yana Mulyana selaku komisioner Bawaslu Bidang penyelesaian Sengketa pada Jum’at 16/10/2020.
Sementara Ahmad Hidayat selaku komisioner Bawaslu Koordiv SDM dan organisasi menyampaikan jika Bawaslu dan Panwaslu (Panitia pengawas Pemilu) bersifat Adhock yang dibentuk saat diadakannya pemilu, dan bekerja kurang lebih satu tahun, dan setelah selesai pemilu baru dibubarkan, namun setelah keluarnya UU No. 7 tahun 2017 secara kelembagaan Bawaslu berbentuk Badan, dengan demikian Bawaslu tetap ada selama Pemilu itu ada,” ungkapnya.
Ditempat yang sama komisioner Pengawas Hubal A Yasin Nugraha menyatakan. “Bawaslu siap kalau Pilkada Cimahi dilaksanakan di tahun 2022 karena satu sisi jabatan Walikota habis di tahun 2022, dan kami akan membentuk kader-kader pengawas pemilu yang melibatkan pemuda, juga memberi ruang untuk lembaga independen lain sebagai Pemantau pemilu, kami tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat dan ketok palu di DPR-RI,” tutupnya.
Laporan : (Red)