BOGOR, INFOFESAKU – Pergantian Rekening Kas Desa ke Rekening Giro yang diwajibkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari pihak desa karena dinilai banyak pihak akan memperlambat roda pemerintahan di desa.
Seperti dikatakan ketua Presidium Bogor Timur Alhafis Rana kepada infodesaku, dirinya sangat tidak setuju dengan pergantian tersebut karena dapat memperlambat proses pencairan untuk ADD, walaupun disisi lain ada baiknya buat Kepala Desa supaya bisa mencairkan sesuai keinginan. Rabu, (15/02/2018).
“Jika rekening kas desa di ganti ke rekening giro dapat memperlambat pencairan untuk ADD. Padahal ADD tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa untuk oprasional desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar untuk dana desa atau biasa disebut DD, walaupun ada sisi baiknya juga sehingga kepala desa bisa mencairkannya seuai kebutuhan, “paparnya.
“Namun yang perlu diingat, dalam sistem giro tersebut kan diatur pencairannya per item kegiatan. Misal kalo di tiap desa kegiatannya dalam satu tahun ada 20 titik kegiatan, berarti harus 20 kali balik juga mencairkan uang ke bank,” tambahnya.
Masih kata Rana, sebetulnya perubahan sistem seperti ini juga bukan berarti akan mengatasi masalah selama ini atau menjadi solusi maraknya pembangunan fiktif di desa. Justru yang lebih penting dan menjadi solusi adalah peningkatan kualitas fungsi pengawasan.
“Dalam hal ini pengawasan dan monitoring oleh pihak kecamatan, pendamping desa, DPMD dan inspektorat itu harus benar-benar ditingkatkan. Harapan saya desa-desa di kabupaten bogor, tiap desa punya 1 lapangan bola untuk masyarakat perdesa dan tak ada lagi jalan yang belum dibeton. Serta tak ada lagi sunat dana-dana yang turun ke desa.” tandasnya.
Laporan : YANI