BOGOR, INFODESAKU — Pelaksanaan reses Sembilan anggota dewan dapil 2 di Aula Kecamatan Tanjungsari dihadiri para Kepala desa, MUI, Tokoh masyarakat, Alim ulama, perwakilan BPD, BPRP, UPT kesehatan, PUPR, Dinas pengairan, Polsek, Koramil, Ketua PGRI dan Dinas pendidikan. Rabu, (24/06).
Ketimpangan ekonomi di Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius anggota dewan, hal tersebut disampaikan para Anggota dewan dari dapil 2 saat reses masa sidang ke III Anggota DPRD Kabupaten Bogor di Kecamtan Tanjungsari.
H. Sulaeman, ST anggota DPRD Fraksi PKS menyampaikan, Kecamantan Tanjungsari merupakan kecamatan yang patut diperhatikan secara serius mengingat Tanjungsari sebagai kecamatan yang masuk dalam borderline-perbatasan daerah Kabupaten Bogor yang perlu percepatan pembangunan.
“ Sebagai daerah perbatasan Tanjungsari merupakan pintu gerbang, maka sebagai wilayah borderline atau perbatasan Kabupaten Bogor diperlukan percepatan Pembangunan di Tanjungsari,” tegas Sulaeman.
Ia juga menyampaikan bagaimana timpangnya pembangunan di Kabupaten Bogor khususnya di Dapil II Bogor Timur.
“ Kita bisa melihat misalnya, di Dapil II Gunungputri dan Cileungsi merupakan daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat tinggi berbanding terbalik dengan Tanjungsari yang begitu rendah dalam berbagai aspek, baik itu pembangunannya, ekonominya, pendidikannya dan yang lainnya,” ungkap Sulaeman.
Menurut Sulaeman, ada beberapa upaya yang mungkin bisa dilakukan di Tanjungsari, diantaranya adalah pembangunan pasar dan optimalisasi lahan pertanian, mengingat Tanjungsari merupakan wilayah lintasan jalur distribusi, termasuk jalur distribusi barang khususnya produk pertanian dari cianjur dan derah lainnya.
” Ini sangat bisa Tanjungsari dibangun pasar sebagai transit distribusi barang pertanian,” papar sualeman.
Selain itu menurut Sulaeman perlu dioptimalkan produk-produk pertanian sebagi produk unggulan, jangan sampai dengan banyaknya kavling pembangunan perumahan akan menyebabkan seamakin berkurangnya lahan pertanian.
” Perlu komitmen dari semua masyarakat untuk tidak sembarangan dalam menjual tanah,” jelas Sulaeman.
Laporan : Endang Mulyanya